Mataram – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Ummat Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan tetap tegak lurus pada garis komando Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Majelis Syuro partai Ummat.
Hal itu ditegaskan Ketua DPW Partai Ummat NTB, Yuliadin sebagai bentuk respon terhadap kisruh yang terjadi diinternal tubuh Partai Ummat saat ini. Ia menyatakan bahwa DPW Ummat NTB tetap patuh dan taat pada keputusan Amien Rais selaku Ketua Majelis Syuro.
“Sikap DPW NTB tetap sami’na wa ato’na kepada keputusan Majelis Syuro dan DPP, kita tegak lurus,” tegas Yuliadin yang dikonfirmasi pada Selasa 17 Juni 2025.
Diketahui, kisruh diinternal Partai Ummat dipicu oleh 27 DPW yang melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta pada Senin 16 Juni 2025. Rapat tersebut sebagai bentuk protes terhadap AD/ART baru partai yang dikeluarkan oleh majelis syuro.
Keputusan baru tersebut membubarkan pengurus lama dan kembali menunjuk menantu dari Amien Rais, yakni Ridho Rahmadi sebagai ketua umum dari partai yang berlogo bintang emas itu.
Namun Yuliadin menjelaskan, bahwa 27 DPW yang melaksanakan rakernas tersebut telah habis masa jabatannya. Sehingga secara otomatis rakernas tersebut tidak sah dan melanggar hukum, karena DPP sudah menunjukkan kepengurusan baru di setiap wilayah.
“Saya perlu menggarisbawahi yang mengatasnamakan diri 27 DPW itu sudah demisioner semua, dan dari 27 Provinsi yang mengatasnamakan diri sebagai pengurus DPW adalah ilegal, karena DPP sudah menunjukkan kepengurusan baru,” jelas Yuliadin.
Lebih lanjut, Yuliadin kemudian menjelaskan bahwa saat ini DPW Partai Ummat NTB tetap melakukan kerja-kerja politik seperti biasanya. Tidak sekalipun terganggu dengan isu yang ada. Ia dan rekan pengurus tetap melakukan konsolidasi internal guna menyongsong pemilu 2029.
“Kita tetap melakukan konsolidasi internal seperti biasa dan kerja-kerja politik dalam rangka menghadapi Pemilu 2029 yang akan datang” pungkasnya. (cw – ril).
Comment