Mataram – Bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrem yang melanda Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 1-26 Januari 2026 berdampak luas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat sebanyak 42.423 jiwa terdampak, dengan 11.993 rumah warga terendam banjir di berbagai wilayah.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengungkapkan cuaca ekstrem menyebabkan sedikitnya 410 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Selain itu, sekitar 1.300 hektare lahan pertanian dan 16 toko ikut terdampak banjir.
“Ada dampak ke pelayanan dasar seperti 22 fasilitas pendidikan terendam, 14 jaringan listrik terdampak, tujuh jembatan rusak, 130 meter persegi jalan terdampak,” ujar Sadimin saat dikonfirmasi, Jumat (30/1/2026).
Ia juga menyebut bencana banjir, tanah longsor, dan gelombang pasang tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan sembilan orang mengalami luka-luka. Bencana akibat cuaca ekstrem ini terjadi di sembilan kabupaten/kota di NTB, kecuali Kota Bima.
Terkait penanganan rumah warga yang rusak, Sadimin memastikan pembiayaan akan ditopang dari berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah.
“Penanganannya dari berbagai sumber ada nantinya dari APBD kab/kota, APBD NTB, APBN, CSR, BTT provinsi dan kab/kota, dan sumber dana lainnya. Termasuk dari masyarakat sendiri,” imbuhnya.
Melihat tingginya dampak bencana, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan status tanggap darurat selama tiga bulan ke depan. Kebijakan ini diambil untuk mempercepat penanganan bencana dan pemulihan di berbagai daerah terdampak, terutama yang terdampak parah.
Sekretaris BPBD NTB Ahmad Yani, mengatakan penetapan status tanggap darurat didasarkan pada kondisi di enam kabupaten yang terdampak cukup parah.
“Infrasruktur banyak yang rusak di enam kabupaten, terparah itu ada di Bima, Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Barat,” kata Yani, Jumat (30/1/2026).
Enam daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat yakni Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Selain kerusakan infrastruktur, kondisi cuaca yang belum stabil juga menjadi pertimbangan utama.
“Trauma healing dari masyarakat harus kita jaga, karena ancaman hujan yang masih melanda bisa menjadi banjir dan tanah longsor,” ujar Yani.
Berdasarkan hasil pencatatan tim kaji cepat Pemprov NTB, total kerugian akibat bencana hidrometeorologi tersebut ditaksir mencapai Rp10 miliar. Nilai tersebut berasal dari kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gorong-gorong.
“Ini mungkin yang masuk dalam kajian kami, kalau rumah masyarakat belum masuk,” kata Yani yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kaji Cepat.
Sementara itu, ketersediaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) di rekening Pemerintah Provinsi NTB saat ini hanya sekitar Rp16 miliar. Dengan besarnya kebutuhan penanganan dan pemulihan, pemerintah daerah berencana mengajukan dukungan pendanaan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (ril)
Komentar