Mataram – Komisi IV DPR RI menyebut provinsi NTB bisa menjadi provinsi swasembada daging. Untuk itu pemerintah daerah diminta memperbaiki dan memelihara infrastruktur pangan untuk memaksimalkan potensi daerah dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Kami dari Komisi IV dalam rangka revisi undang-undang pangan ini ingin mendapatkan masukan-masukan dari daerah. Kami melakukan kunjungan ke NTB tadi mendapatkan masukan yang sangat banyak yang bisa kita gunakan untuk bahan-bahan revisi undang-undang ini,” ujar Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Gubernur NTB, dalam rangka menghimpun masukan daerah terkait revisi Undang-Undang Pangan pada Rabu, (12/11/2025).
Titiek menyebut, pihaknya juga telah meninjau sejumlah fasilitas penunjang pangan di NTB, seperti gudang Bulog dan balai benih ikan. Ia menilai, fasilitas tersebut memiliki potensi besar jika mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah.
“Kami minta pemerintah daerah, balai benih ini yang sudah didirikan tahun 70-an malah, itu masih bagus cuma kurang perawatan. Nah, kita minta supaya pemerintah daerah memberikan perhatiannya supaya itu terus bagusin lagi, dibersihin, diberdayakan lagi karena ini sumber dari bibit-bibit daripada ikan yang akan disebar ke seluruh NTB,” jelasnya.
Anak Presiden RI kedua itu juga menyoroti potensi besar NTB dalam produksi sapi. Menurutnya, daerah ini bisa menjadi salah satu lumbung daging nasional jika mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Produksi sapi di sini melimpah, bagus. Jadi untuk nanti bisa swasembada daging mungkin bisa ditingkatkan lagi, lebih diperhatikan lagi oleh kementerian pusat supaya NTB ini bisa sebagai lumbung daging nasional,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut baik berbagai catatan dan masukan yang disampaikan Komisi IV. Menurutnya, sebagian besar rekomendasi tersebut sudah menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ia menambahkan bahwa saat ini NTB mengalami kenaikan produksi pangan hingga 16,8 persen melebihi angka produksi nasional yakni 13 persen.
“Catatan-catatan tadi sudah kita jadikan perhatian, tetapi justru dari Komisi IV tadi mengabarkan bahwa ada tadi kita diskusi mengenai persoalan dan juga keberhasilan. Ada beberapa keberhasilan yang disampaikan tadi, misalnya mengenai kenaikan produksi pangan. Di nasional itu kenaikannya 13 persen, sedangkan di NTB 16,8, jadi jauh di atas kenaikan nasional,” ujar Iqbal.
Iqbal menambahkan, peningkatan tersebut bukan karena perluasan lahan, tetapi hasil dari intensifikasi dan optimalisasi lahan pertanian yang ada.
“Kalau ditanya tadi oleh Komisi IV kenapa bisa terjadi kenaikan besar itu, bukan karena ekstensifikasi tetapi karena intensifikasi, bentuknya salah satunya optimalisasi lahan,” jelasnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu juga mencontohkan capaian di Desa Penujak, Lombok Tengah, yang kini mampu menanam padi hingga tiga kali dalam setahun berkat perbaikan sistem irigasi. Ia menaksir potensi hasil panen di daerah tersebut mencapai 7 ton per hektar.
“Tadi saya mampir di Penujak juga, melihat optimalisasi lahan, perbaikan irigasi yang sudah rusak. Jadi mereka bisa menanam di MT3, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita bisa panen, dan tadi saya tanya produktivitasnya itu sekitar 7 ton per hektar, jadi itu cukup tinggi,” pungkasnya. (ril)
Komentar