Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiagakan bantuan dan tim tanggap darurat untuk merespons banjir yang melanda wilayah Bima dan Dompu dalam beberapa hari terakhir.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memantau perkembangan situasi di lapangan.
“Sejak dua hari lalu saya terus komunikasi dengan Pak Bupati dan Pak Wali Kota. Mereka terus memberikan informasi mengenai situasinya, dan mereka sejak dua hari lalu sudah minta ke Kepala BPBD dengan timnya untuk standby melihat kondisi perkembangan terakhir ini,” ujarnya kepada wartawan pada, Rabu (12/11/2025).
Iqbal menegaskan, Pemprov NTB siap memberikan dukungan logistik dan bantuan lain apabila pemerintah daerah di lokasi terdampak membutuhkan tambahan sumber daya.
“Kami sampaikan ke Pak Bupati supaya menangani dulu situasinya. Kalau membutuhkan dukungan dari provinsi, provinsi sudah standby, sudah siap,” katanya.
Mengenai jumlah bantuan logistik yang disiapkan, Iqbal mengatakan belum mengecek secara pasti. Yang jelas bantuan tersebut sudah disiapkan sejak awal pekan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.
“Sudah kita siapkan semua, saya belum cek persiapan terakhir. Tapi sudah kita minta dari dua hari lalu untuk siaga bencana,” tambahnya.
Terkait penyebab banjir, Mantan Jubir Kemenlu itu menilai permasalahan utama bukan hanya curah hujan tinggi, melainkan kondisi lingkungan di wilayah hulu yang mengalami kerusakan parah akibat deforestasi dan praktik pembukaan lahan yang tidak terkendali.
“Yang harus kita tangani adalah hulunya, karena di hulu memang sudah terjadi penggundulan hutan besar-besaran dan erosi, sehingga sedimentasi membuat jalan dan jembatan rusak. Itu bukan sekadar airnya, tetapi karena membawa material lumpur,” ungkapnya.
Selain itu, Mantan Dubes RI untuk Turki itu menyoroti praktik pembakaran lahan oleh masyarakat untuk penanaman jagung serta penerbitan sertifikat tanah yang tidak tertib sebagai faktor yang memperburuk kondisi lingkungan.
“Memang banyak faktor, tidak hanya soal itu. Banyak penerbitan sporadik-sporadik yang ugal-ugalan di desa-desa, sehingga itu jadi dasar untuk penerbitan sertifikat. Jadi banyak faktor yang harus kita selesaikan,” tuturnya.
Atas hal itu, Iqbal menegaskan bahwa Pemprov NTB dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah di Pulau Sumbawa untuk mencari solusi jangka panjang dan menyeluruh.
“InsyaAllah kita segera akan koordinasi dengan kepala daerah se-Pulau Sumbawa mengenai masalah ini, untuk mencari penyelesaian yang menyeluruh,” tandasnya.
Terkait kerugian akibat banjir, Iqbal menyebut nilainya cukup besar, mengingat pemerintah daerah telah mengeluarkan anggaran signifikan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dari sebelum terjadinya banjir.
“Yang jelas besar sekali kerugian materil, termasuk anggaran yang sudah kita keluarkan untuk perbaikan akibat banjir itu. Artinya, lebih baik ke depan kita investasikan untuk memperbaiki kondisi ini dulu,” pungkasnya. (ril)
Komentar