Pemerintahan
Home » Berita » Dewan Minta Pemkot Mataram Genjot PAD untuk Perkuat APBD 2026

Dewan Minta Pemkot Mataram Genjot PAD untuk Perkuat APBD 2026

Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik saat ditemui di gedung DPRD Kota Mataram, Senin (24/11/2025). (dok. Buk)

Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram lebih mengoptimalkan kinerja untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram guna memperkuat APBD 2026.

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2026 mulai memasuki tahap krusial. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram telah menyampaikan nota keuangan Rancangan APBD (RAPBD) 2026, yang kemudian ditanggapi oleh seluruh fraksi DPRD Kota Mataram.

Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, mengatakan bahwa hampir semua fraksi menyoroti hal yang sama, yakni perlunya peningkatan PAD sebagai langkah untuk memperkuat kondisi fiskal daerah pada 2026.

“Saran yang paling ditekankan dalam respons fraksi terhadap usulan APBD 2026 adalah mengenai peningkatan PAD,” ujar ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Kota Mataram, Senin (24/11/2025).

Menurut Malik, peningkatan PAD menjadi isu utama karena fiskal Kota Mataram masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Dengan mendorong kinerja PAD, pemerintah daerah diharapkan mampu menutup kebutuhan belanja dan menjaga stabilitas anggaran.

Kepala Sekolah SMK se-NTB Diperiksa Kejati Soal Dugaan Korupsi DAK Dikbud 2023

Selain itu, fraksi-fraksi juga meminta Pemkot Mataram bekerja lebih optimal dalam mengeksekusi program pendapatan. Ia menegaskan bahwa tidak ada permintaan spesifik terkait besaran target, namun DPRD menekankan pentingnya keseriusan Pemkot dalam menggarap sektor-sektor potensial.

“Tidak ada penekanan, artinya diminta kerja optimal saja,” tegasnya.

Selain itu, Malik menekankan, beberapa sektor yang dinilai perlu dibenahi adalah retribusi dan pajak daerah. Dua sektor ini dianggap masih memiliki ruang peningkatan apabila pengelolaannya diperketat dan diperbaiki.

“Retribusi dan pajak harus diperbaiki kinerjanya agar target PAD tahun 2026 bisa tercapai,” tambahnya.

DPRD menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif untuk menentukan strategi serta target pendapatan, khususnya kepada OPD yang mengampu urusan PAD.

Tim Ahli Gubernur NTB Bantu Percepat Program Strategis di Seluruh OPD

“Kami hanya mendorong bahwa dengan PAD Rp656 miliar, silakan nanti berkreasi dengan OPD pengampu PAD,” tutup Malik. (buk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan