Mataram – Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, akan tetapi lebih berfokus pada kegiatan lapangan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat seperti perbaikan jalan dan pembersihan sungai.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin mengatakan rangkaian kegiatan itu dimulai dengan opening ceremony bersama jajaran di kawasan Pantai Loang Baloq pada Kamis, (26/11/2025), kemudian dilanjutkan dengan aksi lapangan sebagai bentuk implementasi tugas mandatori Kementerian PUPR.
“Tadi sudah opening ceremony, jadi 80 tahun, kita tadi bergabung dengan balai-balai opening ceremonynya di Loang Baloq. Setelah itu kan kementerian itu ada mandatori atau tugas wajib untuk yang dilaporkan, kita langsung lakukan preservasi jalan atau perbaikan jalan dan pembersihan sungai,” ujarnya pada Kamis, (27/11/2025).
Menurutnya, selain berfokus pada infrastruktur jalan dan sungai, kegiatan tersebut juga mencakup penanganan sampah melalui keterlibatan unit-unit teknis lain seperti Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Cipta Karya.
“Kemudian yang dari Cipta Karya tadi pilah sampah untuk ceremonialnya tadi, kemudian lanjutannya teman-teman ada beberapa kegiatan lomba,” jelasnya.
Sadimin menjelaskan puncak Hari Bakti PU ke-80 akan digelar pada 3 Desember mendatang dalam bentuk upacara sederhana, mengikuti arahan Presiden agar kegiatan seremonial tidak berlebihan. Meski begitu, jajaran PUPR NTB berinisiatif membuat peringatan tersebut tetap meriah.
“Jadi kita secara mandiri ramai-ramai urunan lah supaya upacaranya lebih meriah,” ujarnya.
Lebih jauh, Sadimin mengatakan kebijakan pusat menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur yang selaras dengan agenda nasional, terutama dalam mendukung kedaulatan pangan dan kemandirian energi.
“Ke depan ini kita harapannya saling bersinergi, arahnya kan kedaulatan pangan dan kemandirian energi sehingga seluruh pembangunan infrastruktur arahnya dikaitkan ke sana,” katanya.
Ia mencontohkan pengembangan konektivitas logistik dan pembangunan jalan port to port yang menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur yang dinilai menjadi bagian penting dalam mencapai kedaulatan pangan dan kemandirian energi.
Terkait capaian pembangunan infrastruktur di NTB sendiri, Sadimin menjelaskan bahwa realisasi fisik tetap bergantung pada penanganan rutin tiap tahun. Ia menegaskan bahwa tanpa penanganan berkelanjutan, kualitas jalan akan terus menurun.
“Kalau misalnya kayak jalan, jalan itu kan kalau ndak kita tangani ya tetap nanti akan turun lagi,” ucapnya.
Saat ini, tingkat kemantapan jalan nasional di NTB yang menjadi kewenangan pusat sudah mencapai 90 persen. Sementara itu, jalan provinsi berada di angka 75,5 persen. Target tahunan kini diukur menggunakan Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Namun ia mengakui indikator itu masih memiliki banyak komponen teknis.
“Karena itu komponen infrastruktur itu kan banyak, ada irigasi, ada jalan, ada air minum, ada persampahan, jadi saya ndak bisa menjelaskan secara detail karena itu juga survei,” pungkasnya. (ril)
Komentar