Mataram – Gagasan pembentukan Dinas Kebudayaan Provinsi NTB terus mengemuka, terutama setelah rencana pemerintah untuk merampungkan OPD baru ini pada 2026. Di tengah wacana tersebut, seorang peneliti BRIN kelahiran Lombok Timur, Dr. Dharma Satrya membeberkan secara lugas kriteria sosok yang layak menakhodai OPD strategis itu.
Dharma menilai keberadaan Dinas Kebudayaan bukan soal perlu atau tidak, melainkan kebutuhan sosiologis. Dalam kacamata riset kebudayaan, daerah seperti NTB memiliki keragaman ekspresi budaya yang luas, tetapi penyelenggaraannya masih tersebar di berbagai OPD.
Baginya, sebuah dinas khusus akan menjadi rumah penghidupan kembali tradisi yang melemah, sekaligus laboratorium inovasi budaya yang bisa menggerakkan ekonomi maupun ideologi publik.
“Jika ada yang hampir mati, dinas perlu menghidupkannya. Yang sudah hidup perlu dikembangkan,” ujar Dharma, Jumat (5/12/2025).
Dia menyebut kehadiran dinas ini akan membentuk arena kebudayaan baru atau sebagai ruang di mana pemerintah dapat mengambil posisi, sekaligus menjadi penyangga berbagai dinamika dan kontestasi kepentingan di dalamnya.
Menurut Dharma, kepala dinas yang kelak terpilih tidak hanya menjalankan fungsi administratif. Seorang Kadis akan menjadi peletak fondasi dinas baru dalam medan sosial yang penuh tarik-menarik kepentingan.
“Jelas berat, kontestasi antara kelas masih terjadi,” katanya.
Karena itu, pemilihan SDM bukan semata didasarkan pada kesamaan latar sosial dengan para pemangku kepentingan. Kompetensi, pengalaman, dan kemampuan membaca dinamika sosial dianggap lebih penting.
Dharma menegaskan, SDM yang layak mengisi struktur Disbud NTB adalah mereka yang mampu berdiri di atas jembatan, bukan di salah satu sisinya.
Kriteria itu mengerucut pada satu hal, yaitu kemampuan menjaga jarak dari kepentingan kelompok tertentu. Bagi Dharma, jabatan Kadisbud lebih tepat ditempati sosok akademisi atau praktisi yang memiliki rekam jejak dalam ekosistem kebudayaan, serta mampu bergerak luwes merangkul banyak pihak.
“Kriterianya adalah kandidat yang bisa merangkul semua,” tegasnya.
Di ujung pembicaraan, Dharma kembali mengingatkan bahwa pemimpin Disbud NTB kelak harus membawa visi yang matang.
Sosoknya harus mampu melihat kebudayaan bukan hanya sebagai benda warisan atau agenda seremonial, tetapi sebagai sumber daya pembangunan yang bisa menguatkan identitas, memperkaya ekonomi kreatif, dan memperluas ruang dialog masyarakat NTB.
Gagasan itu kini menggantung di udara ketika pemerintah mulai menyiapkan desain kelembagaannya. Siapa pun yang akan duduk di kursi Kadisbud NTB pada 2026, menurut Dharma, perlu untuk melangkah dengan kepala dingin, hati lapang, dan pandangan jernih terhadap masa depan kebudayaan daerah. (nto)
Komentar