Mataram – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memberikan dukungan terhadap wacana koalisi permanen yang sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Gagasan itu dilontarkan saat puncak perayaan HUT ke-61 Partai Golkar di Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Zulhas sapaan akrabnya menilai langkah yang ditawarkan Bahlil sejalan dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk menjaga stabilitas politik.
“Saya mendukung pak Bahlil Lahadalia bahwa kita harus sukses mewujudkan cita-cita Bapak Presiden (Prabowo Subianto), perlu dukungan yang permanen,” ujarnya usai menghadiri acara Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Mataram, Sabtu (6/12/2025).
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulhas menilai koalisi yang terbangun secara permanen akan memperkuat soliditas partai-partai pendukung pemerintah. Menurutnya, konsistensi politik sangat diperlukan untuk menghindari perubahan sikap yang tiba-tiba di antara sesama parpol koalisi.
“Jangan sampai tadi kata pak Bahlil, di sini senang di sana senang. Jadi penting (koalisi) permanen. Permanen itu kokoh,” jelasnya.
Sebelumnya, Bahlil dalam pidatonya di HUT Golkar menekankan perlunya format koalisi permanen bagi pemerintahan yang kuat. Ia menyampaikan pandangannya di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPR Puan Maharani, dan sejumlah tokoh nasional lainnya.
“Partai Golkar berpandangan bahwa pemerintahan yang kuat butuh stabilitas. Lewat mimbar terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan koalisi permanen. Jangan koalisi on off on off, jangan koalisi in out, jangan koalisi di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati ku senang,” kata Bahlil.
Ia menekankan bahwa partai-partai yang berada dalam pemerintahan harus memiliki komitmen yang sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Kalau mau menderita bareng-bareng, kalau mau senang, senang bareng-bareng. Ini butuh gentlemen yang kuat,” imbuhnya.
Bahlil juga menyebutkan perlunya penataan ulang sistem politik nasional agar lebih sesuai dengan kerangka UUD 1945. Menurut dia, sistem kepartaian dan pemilu harus mampu menopang model pemerintahan presidensial yang dijalankan Indonesia.
“Oleh karena itu sistem kepartaian, sistem pemilu harus yang kompatibel dan mendukung sistem pemerintahan presidensial,” tandasnya. (ril)
Komentar