Isu Sekda ‘Impor’ Mencuat, Akademisi Ingatkan Pentingnya Prioritaskan ASN Lokal

Mataram – Isu kemungkinan dipilihnya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ‘Impor’ atau dari luar daerah kembali mencuat seiring berjalannya proses seleksi terbuka calon Sekda NTB. Dari 10 peserta yang mengikuti seleksi, dua diantaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN) dari luar NTB.

Kedua calon Sekda dari luar daerah itu yakni Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur, Abul Chair dan Asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Ahmad Saufi.

Menanggapi dinamika tersebut, akademisi UIN Mataram, Dr. Agus, mengingatkan pentingnya mempertimbangkan secara matang pengisian posisi Sekda sebagai jabatan karier tertinggi ASN di daerah.

Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis sebagai pembantu utama gubernur dalam menyusun kebijakan, melakukan koordinasi antar perangkat daerah, serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan profesional.

“Sekda Provinsi itu merupakan karier tertinggi ASN di daerah yang tugas pokoknya adalah membantu gubernur dalam menyusun kebijakan, koordinasi perangkat daerah, dan pelayanan publik,” ujarnya pada kamis, (25/12/2025).

Dr. Agus menegaskan, secara aturan memang tidak ada yang mewajibkan Sekda harus berasal dari ASN lokal. Baik Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang ASN tidak membatasi asal daerah calon Sekda.

Namun demikian, ia menilai terdapat sejumlah pertimbangan rasional yang seharusnya membuat ASN lokal diprioritaskan dalam pengisian jabatan strategis tersebut.

Pertama, ASN lokal dinilai lebih memahami kondisi daerah secara menyeluruh, mulai dari aspek geografis, budaya, adat istiadat, hingga persoalan sosial dan dinamika di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman ini dinilai krusial dalam membantu gubernur merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran.

“Orang lokal biasanya lebih memahami kondisi lokal baik itu geografi, budaya, adat istiadat dan masalah sosial termasuk dinamika masyarakat. Pengetahuan mendalam ini sangat efektif membantu Sekda dalam membantu Gubernur mendesain kebijakan publik dan program pembangunan,” jelasnya.

Kedua, dari sisi birokrasi dan koordinasi pembinaan ASN, figur lokal dianggap lebih mudah membangun jejaring kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan terkait kebijakan di daerah.

Kedekatan tersebut, lanjut Dr. Agus, akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, dimana figur lokal memiliki rasa kecintaan kepada daerah dan dinilai akan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Hal ini penting karena biasanya orang lokal lebih dekat dan mudah membangun jaringan dengar perangkat daerah, OPD, termasuk pemangku kepentingan kebijakan sehingga sangat membantu Gubernur dalam pelayanan publik yang partisipatif dan transparan,” tuturnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) UIN Mataram ini melihat aspek keberlanjutan dan stabilitas birokrasi juga menjadi alasan penting. Dengan memilih ASN lokal sebagai Sekda, pemerintah daerah dapat meminimalkan masa adaptasi, mengurangi potensi konflik sosial, serta menjaga semangat dan keberlangsungan karier ASN lokal.

“Artinya, memilih orang lokal akan mengurangi masa adaptasi, mengurangi resistensi dari masyarakat lokal, dan mendukung karier PNS daerah,” tandasnya.

Sebagai informasi, 10 calon Sekda NTB yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi antara lain:

1. Najamuddin – Kepala Biro Perekonomian Setda NTB
2. Ahsanul Khalik – Staf Ahli Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB
3. Wirawan – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB
4. Yusron Hadi – Kepala Dinas Kominfotik NTB
5. Fathurrahman – Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda NTB
6. Ahmad Saufi – Asisten Deputi Kemenko PMK
7. Abul Chair – Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur
8. Dr. Aidy Furqan – Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB
9. Taufik – Kepala Bappeda Kabupaten Bima
10. Jamaluddin – Kepala Dinas Perdagangan NTB. (ril)