Mataram – Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov NTB, yakni PT Gerbang NTB Emas (GNE), mulai kembali beroperasi normal setelah berhasil melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada akhir Desember 2025.
RUPS tersebut terlaksana setelah Pemprov NTB memberikan suntikan penyertaan modal sebesar Rp 8 miliar untuk menyelamatkan dan menyehatkan perusahaan tersebut.
Ketua Komisi III DPRD NTB, yang membidangi urusan keuangan dan perbankan, Sambirang Ahmadi mengatakan, penyertaan modal tersebut digunakan untuk menyelesaikan persoalan keuangan yang selama ini menghambat operasional BUMD ini, termasuk tunggakan pajak, sehingga PT GNE dapat kembali menjalankan usahanya secara normal.
“Anggaran penyertaan modal itu dicairkan dulu, kemudian digunakan untuk menyelesaikan utang-utang. Setelah itu blokir AHU dibuka dan perusahaan bisa melakukan RUPS,” kata Sambirang, Selasa (6/1/2026).
Dijelaskan, total akumulasi hutang PT GNE mencapai sekitar Rp 5,7 miliar. Dari total penyertaan modal Rp 8 miliar, sekitar Rp 5,7 miliar digunakan untuk melunasi tunggakan pajak, sementara sisanya dimanfaatkan sebagai modal kerja. Terutama pada bisnis utama mereka, yakni bisnis beton.
“Sisanya digunakan untuk membenahi pekerjaan yang masih berjalan dan meningkatkan kinerja pada core business yang menjadi pondasi GNE saat ini, yakni bisnis beton,” bebernya.
Dengan telah dilaksanakannya RUPS, Sambirang menyebut Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal sebagai pemegang saham kini memiliki ruang untuk melakukan pembenahan manajerial, termasuk penataan jajaran direksi dan kebijakan perusahaan ke depan.
“Kalau sudah RUPS, berarti gubernur punya peluang untuk membenahi sebagai pemegang saham,” katanya.
Lebih jauh, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, tugas utama Gubernur Iqbal setelah PT GNE kembali berjalan adalah menyeleksi direksi dan manajemen yang benar-benar berkompeten, agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
“PR Pak Gubernur adalah bagaimana menyeleksi manajemen dan direksi yang baru, supaya kasus-kasus sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan dan manajemen yang tidak tepat tidak terulang lagi,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengharapkan tidak ada lagi penyertaan modal pada tahun 2026. Dengan modal yang telah diberikan, PT GNE dituntut mampu mandiri dan memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat NTB.
“GNE dengan modal yang sudah kita kasih harus bisa berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi NTB,” tukasnya.
Terkait kontribusi ke daerah, Sambirang menyampaikan bahwa PT GNE kemungkinan belum menyetorkan dividen pada tahun 2025 kemarin. Namun, peluang setoran dividen mulai terbuka pada tahun 2026 melalui mekanisme akumulasi.
“Mungkin nol di 2025, tapi 2026 sudah mulai setor dividen. Dividen-dividen yang belum tersetor di 2023, 2024, dan 2025 itu bisa terakumulasi karena tetap menjadi kewajiban perusahaan,” pungkasnya. (ril)
Komentar