Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), akan segera membuka seleksi terbuka untuk mengisi delapan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini masih dijabat pelaksana tugas (Plt).
Delapan jabatan tersebut yakni Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim), Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
Juru bicara Gubernur NTB, Ahsanul Khalik, memastikan bahwa Pemprov NTB akan segera membentuk panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut.
“Tim pansel ini pekan ini akan diumumkan. Nanti 20 hari kerja pendaftaran untuk kepala OPD lowong,” ujarnya saat dikonfirmasi, pada Selasa (13/1/2026).
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB itu menyebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menargetkan seluruh jabatan kepala OPD yang masih dijabat Plt sudah terisi paling lambat pada pekan kedua Februari 2026.
Ia juga menegaskan, lima pejabat eselon II yang sebelumnya mengalami penurunan jabatan atau demosi tidak diperkenankan mengikuti seleksi terbuka tersebut.
“Tidak bisa ikut seleksi. Pak Gubernur memberikan kesempatan satu tahun untuk menunjukkan kinerjanya. Nanti setelah satu tahun silakan ikut,” tegasnya.
Khalik menambahkan, pengisian jabatan ini merupakan bagian dari penataan birokrasi pascapenerapan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang baru.
“Paling lambat semua dinas terisi itu pertengahan bulan Februari 2026 ya,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno, mengatakan bahwa Perda SOTK baru mulai berlaku sejak 2 Januari 2026. Menurutnya, seleksi terbuka delapan kepala OPD tersebut ditargetkan segera dimulai.
“Lebih cepat lebih bagus ya, kalau pansel itu seyogyanya kita berharap Januari sudah mulai Pansel,” ujar Yiyit sapaan akrabnya.
Selain delapan jabatan strategis tersebut, masih terdapat empat posisi wakil direktur RSUD NTB yang belum terisi. Pengisiannya direncanakan dilakukan bersamaan dengan seleksi delapan kepala OPD.
Yiyit menambahkan pengisian jabatan kepala OPD dalam struktur SOTK baru ini diharapkan sejalan dengan rampungnya seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) NTB definitif, agar pemerintah daerah dapat segera fokus menjalankan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD.
“Terget pak Gub sebelum bulan puasa kita sudah tidak ada lagi jabatan Plt,” pungkasnya.
Adapun lima pejabat eselon II yang mengalami demosi yakni Najamuddin Amy yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian NTB kini menjadi Kepala Bidang Kelembagaan di BKD NTB.
Kemudian Subhan Hasan yang semula menjabat Staf Ahli Gubernur kini menjadi Kepala Bidang di Dinas Sosial dan PPA.
Selanjutnya, Muhammad Taufieq Hidayat yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi NTB kini menjadi Kepala Bidang Perlindungan Konsumen di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nuryanti yang sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian kini menjabat Kepala Bidang Deposit Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Terakhir, Hairul Akbar yang sebelumnya Kepala Biro Administrasi Pimpinan kini menjabat Kepala Bidang Budidaya Kesehatan Hewan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB. (ril)
Komentar