Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) belum mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar untuk penanganan bencana, karena masih menunggu penetapan status darurat bencana dari kabupaten/kota terdampak. Hingga saat ini, baru Kabupaten Lombok Barat yang telah menetapkan status bencana akibat banjir.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan penetapan status darurat di tingkat kabupaten/kota menjadi syarat utama sebelum Pemprov NTB dapat mengambil langkah lanjutan, termasuk penggunaan BTT.
“Ya kan harus, kalau nggak salah masih minta pastikan bahwa penetapan darurat bencana di kabupaten/kota baru kita membuat di provinsi, nanti kita pelajarin punya kabupaten kota,” ujarnya kepada wartawan pada Senin, (19/1/2026).
Sejauh ini, Kabupaten Lombok Barat menjadi satu-satunya daerah yang telah menetapkan status bencana, menyusul banjir yang melanda wilayah Sekotong, tepatnya di Desa Persiapan Pengantap, beberapa hari lalu. Peristiwa tersebut menelan satu korban jiwa dan menyebabkan ribuan kepala keluarga terdampak.
Sementara itu, daerah lain yang juga mengalami bencana seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, dan Bima, belum seluruhnya menetapkan status darurat bencana. Iqbal meminta agar proses tersebut segera diselesaikan.
“Saya belum update, nanti saya cek dulu ke BPBD, tapi saya minta senin ini udah selesai semua,” tegasnya.
Terkait besaran anggaran, Iqbal menegaskan Rp16 miliar merupakan total dana yang tersedia dalam pos BTT Pemprov NTB, bukan angka yang pasti akan dibelanjakan seluruhnya.
“Dana Rp16 miliar itu yang tersedia di BTT. Yang digunakan berapa, itu tergantung hasil asesmen kerusakan dan prioritas penanganan,” jelasnya.
Menurutnya, Pemprov NTB akan memprioritaskan penanganan pada sektor-sektor paling esensial yang berdampak langsung pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kita harus pilih mana yang paling penting untuk segera dipulihkan, supaya tidak menghambat aktivitas sosial dan perekonomian warga,” tandasnya.
Hingga kini, Pemprov NTB masih terus melakukan koordinasi dengan BPBD provinsi dan kabupaten/kota, untuk mempercepat pendataan kerusakan infrastruktur, baik itu fasilitas umum, jalan, hingga rumah warga. Juga menghitung perkembangan berapa jumlah warga yang terdampak, sebagai dasar penetapan kebijakan penanganan bencana dan penggunaan anggaran BTT. (ril)
Komentar