Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memasang target investasi tinggi sebesar Rp68 triliun pada 2026. Namun, di tengah ambisi tersebut, persoalan mendasar seperti belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan hambatan dari rumitnya perizinan masih menjadi ganjalan serius.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Irnadi Kusuma mengakui hampir seluruh kabupaten/kota di NTB belum menuntaskan RDTR. Padahal, dokumen ini menjadi syarat utama dalam proses perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Ini kita dorong agar kabupaten/kota bisa menyelesaikan, kami terus berkoordinasi juga lewat teman-teman PUPR,” katanya Kamis, (29/1/2026).
Ia menjelaskan, tanpa RDTR, izin investasi tidak bisa diterbitkan karena wilayah yang menjadi target investasi belum terdata di dalam sistem OSS. Kondisi ini berpotensi menghambat masuknya investor meski minat investasi terus didorong.
RDTR ini sebagai dasar dalam menyusun acuan izin pemanfaatan ruang, pedoman pembangunan, pengendali pemanfaatan ruang, penentu intensitas ruang serta dasar penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Di sisi lain, Irnadi menyampaikan bahwa realisasi investasi NTB sepanjang 2025 mencatat capaian positif. Dari target nasional Rp61,09 triliun, NTB berhasil mencapai realisasi sebesar Rp61,10 triliun atau 100,02 persen.
“Kita juga mencatat sekitar 4.000 realisasi perizinan, yang masih didominasi sektor peternakan,” katanya.
Realisasi investasi tertinggi tercatat berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Sementara sektor investasi yang dominan meliputi energi dan sumber daya mineral (ESDM), pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perindustrian.
Meski demikian, Irnadi tak menampik masih adanya tantangan lain dalam iklim investasi NTB, seperti ketimpangan investasi antarwilayah, seperti di Kabupaten Bima dan Kota Bima yang masih rendah. Di Kabupaten Bima, total nilai investasi sepanjang 2025 hanya di angka Rp 181 miliar, dengan sektor pertanian yang masih mendominasi sebesar Rp 107,9 miliar.
“Ke depan, DPMPTSP NTB akan memperkuat digitalisasi layanan, optimalisasi konsultasi investasi, pengawasan perizinan berbasis risiko, serta mendorong investasi hijau yang berkelanjutan,” jelasnya.
Seiring capaian 2025, target investasi NTB pada 2026 pun dinaikkan menjadi Rp68 triliun atau bertambah sekitar Rp6,1 triliun. Target tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB.
“Naik lagi targetnya di tahun 2026 jadi Rp68 triliun. Yaa mudah-mudahan kita optimis di tahun 2026 ada investor secara riil,” harap Irnadi.
Untuk mengejar target tersebut, Pemprov NTB mengarahkan investasi ke sektor-sektor strategis sesuai dengan triple agenda Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, dengan menyasar investasi di sektor pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan.
“Sesuai dengan yang dicanangkan gubernur, maka kita mainnya di pariwisata, pertanian, dan juga energi terbarukan,” terangnya.
Salah satu investasi yang mulai dibidik adalah rencana pembangunan seaplane atau pesawat air di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah. Proyek ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas menuju Lombok, khususnya dari Bali dan NTT.
“Ini untuk konektivitas, memperkuat arus pariwisata supaya angka kunjungan meningkat karena yang kita kejar sekarang wisatawan yang menengah ke atas atau high tourism,” lanjutnya.
Selain itu, Pemprov NTB juga membidik investasi sektor energi, termasuk proyek pembangkit listrik dari PT Berkah Energi Lombok (BEL) dengan nilai investasi mencapai Rp3,1 triliun.
“Secara umum nilai investasinya ini besar-besar, kalau untuk seaplane belum bisa saya sebutkan, nanti di April mulai akan dilakukan perizinan,” pungkasnya. (ril)
Komentar