Pemerintahan
Home » Berita » Tim Ahli Gubernur NTB Bantu Percepat Program Strategis di Seluruh OPD

Tim Ahli Gubernur NTB Bantu Percepat Program Strategis di Seluruh OPD

Koordinator Tim Ahli Gubernur NTB, Adhar Hakim. (dok: ril)

Mataram – Keberadaan Tim Ahli Gubernur (TAG) NTB untuk Percepatan Pembangunan dan Penguatan Koordinasi dinilai memberikan dampak nyata bagi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Meski baru dibentuk pada Agustus 2025, TAG disebut efektif membantu OPD memecahkan berbagai persoalan strategis, mulai dari perencanaan fiskal, optimalisasi pendapatan, hingga penguatan sistem birokrasi.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan peran TAG memberikan dampak penting dalam mengawal kebijakan dan program prioritas pemerintah provinsi. Terutama terkait triple agenda, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan dan pariwisata mendunia.

“Saya sangat merasakan kehadiran tim ahli gubernur dalam setiap pengawalan kebijakan saya,” ujarnya saat peresmian sekretariat TAG awal Januari lalu.

Sebagaimana diketahui, TAG berada langsung di bawah tanggung jawab gubernur dan beranggotakan 15 orang dari beragam latar belakang keahlian, mulai dari akademisi, mantan pimpinan lembaga negara, hingga birokrat berpengalaman.

Selama ini, TAG terlibat dalam penyelarasan SOTK baru, penelusuran potensi pajak dan retribusi, serta penyusunan peta jalan fiskal NTB.

Dalami Dugaan Korupsi Sponsorship MXGP, Kejati NTB Jadwal Ulang Pemeriksaan Dirut PT SEG

Selain gubernur, Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, menyebut TAG berperan besar dalam membantu persiapan program unggulan Pemprov NTB saat ini, yakni Desa Berdaya, dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem.

“Saya merasa sangat terbantu. Pengalaman anggota TAG yang beragam benar-benar memberikan saya jalan keluar dari berbagai tantangan pelaksanaan program desa berdaya yang saya akui tidak mudah,” katanya pada Rabu, (4/2/2026).

Hal serupa disampaikan Fathurrahman, yang sebelumnya menjadi Plt Bappenda NTB yang kini menjabat sebagai Kepala BPSDM.

Ia menilai TAG berkontribusi signifikan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan mengagali potensi PAD lewat sektor lainnya, selain dari pada pajak kendaraan bermotor.

“Tim Ahli Gubernur membantu saya dengan sangat baik saat saya memimpin Bappenda untuk melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah. Cara berfikir anggota TAG membantu Bappenda kreatif dalam menggali potensi pajak dan retribusi,” katanya.

Kepala Sekolah SMK se-NTB Diperiksa Kejati Soal Dugaan Korupsi DAK Dikbud 2023

TAG juga terlibat dalam proses perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang Retribusi dan Pajak Daerah. Fathurrahman meyakini pendekatan yang diberikan TAG akan berdampak positif pada peningkatan PAD NTB. “Banyak kami temukan potensi pajak,” tambahnya.

Tak hanya itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, juga merasakan hal serupa terkait keberadaan TAG ini, khususnya dalam penguatan sistem merit dan penyelesaian persoalan kepegawaian yang ada di Pemprov NTB.

“Ada pola pencerahan cara berfikir yang out of the box yang diberikan TAG kepada kami dalam membangun sistim meritokrasi. TAG memberikan telaah, kajian kepada kami untuk memperkuat tugas dan fungsi kami dalam memecahkan kebuntuan memecahkan persoalan,” kata Yiyit sapaan akrabnya.

Ia mencontohkan peran TAG dalam memberikan solusi atas persoalan pengangkatan PPPK paruh waktu bagi tenaga pengajar atau guru di SMA/SMK.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim yang menyebut TAG membantu penataan aset dan pemetaan perencanaan fiskal daerah, yang selama ini kerap menjadi kendala dalam pembangunan daerah.

Tak Miliki Sertifikat Budidaya, KKP Segel Tambak Udang Milik Warga Asing di Lombok Timur

“Kami selama ini merasakan sangat terbantu tugas dan fungsi kami menata aset. TAG juga membantu kami dalam akselerasi, percepatan program di OPD, termasuk maping fiskal,” katanya.

Sementara itu, Koordinator TAG, Adhar Hakim, menegaskan bahwa posisi TAG tidak akan mengambil alih kewenangan yang dipegang oleh OPD, melainkan berperan sebagai pendamping strategis, terutama dalam mengawal program-program prioritas.

“Kami hanya membantu OPD yang ada untuk dalam menterjemahkan visi misi pak gubernur, membantu OPD jika ada bottle neck, atau kendala dalam menjalankan program-program pembangunan,” ujarnya.

Adhar menambahkan, TAG tidak menjalankan pelayanan publik maupun belanja operasional OPD. Melainkan menjalankan tugas dan wewenang di bawah perintah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

“Yang menilai dan mengkur kinerja kami ya pak gub, karena pak gub sebagai user kami, dan kami langsung dibawah pak gub,” tandasnya. (ril)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan