Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama PT InJourney membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan krusial di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, termasuk memastikan suksesnya penyelenggaraan MotoGP 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.
Pembentukan Pokja tersebut disepakati dalam rapat koordinasi antara Pemprov NTB, InJourney beserta anak perusahaannya, dan seluruh stakeholder terkait. Rakor tersebut digelar di salah satu hotel di Mataram, pada Rabu (4/2/2026).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan rapat koordinasi ini menjadi momentum awal penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan holding BUMN untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata di NTB.
“Ini adalah pertemuan koordinasi seperti ini yang pertama yang kita lakukan, ini menunjukkan komitmen kita untuk berkolaborasi dengan lebih baik. Untuk kemajuan pariwisata di NTB ke depannya,” ujar Iqbal kepada wartawan seusai kegiatan.
Iqbal mengatakan, isu-isu yang akan ditangani nantinya mencakup sektor perhotelan, maskapai penerbangan, persoalan lahan, hingga isu pendukung lainnya yang akan ditangani oleh tim Pokja secara lebih detail.
“Tadi dalam pembahasan isu hotel sendiri, isu airline sendiri, isu lahan sendiri, dan isu-isu lainnya sudah kita petakan. Dan nanti akan dibahas oleh tim teknis supaya bisa terurai satu per satu,” jelasnya.
Tak hanya itu, Iqbal juga menegaskan keseriusan Pemprov NTB untuk melakukan persiapan dini terhadap penyelenggaraan MotoGP 2026 yang akan digelar pada Oktober mendatang.
“MotoGP masih Oktober, masih 8 bulan sebelumnya kita sudah mulai membahas. Karena kita serius sekali ingin menjadikan MotoGP ini bener-bener event yang berkelas, event internasional,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemprov NTB tidak hanya menargetkan kesuksesan dari sisi jumlah penonton, tetapi juga kualitas penyelenggaraan, termasuk peluang bundling MotoGP dengan event lainnya.
Lebih lanjut, Iqbal juga menyinggung soal hosting fee yang kerap menjadi problem tahunan menjelang perhelatan balap motor paling bergengsi itu. Ia mengatakan persoalan hosting fee akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pusat.
“Termasuk hosting fee juga tadi kita bahas. Dan itu akan menjadi kesepakatan kita yang akan sama-sama untuk diskusi dengan pemerintah pusat mengenai hosting fee ini,” tukasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT InJourney, Maya Watono, menegaskan komitmen InJourney sebagai holding BUMN aviasi dan pariwisata di bawah Danantara untuk bertanggung jawab terhadap pengembangan destinasi di NTB.
Ia menyebut keterlibatan InJourney mencakup seluruh ekosistem di Mandalika, mulai dari bandara, ITDC sebagai pengelola KEK Mandalika, hingga MGPA sebagai pengelola sirkuit.
“Memang ini harus bersinergi dengan Pemprov, Pemda, dan berbagai stakeholder. Bergotong royong bersama-sama untuk mengembangkan destinasi,” kata Maya.
Maya mengakui, pengembangan Mandalika dan penguatan MotoGP sebagai event internasional tidak bisa dilakukan secara instan, karena banyak isu yang harus diselesaikan bersama.
“Banyak sekali isu yang memang harus kita selesaikan bersama-sama. Dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan isu-isu ini bersama untuk memberikan yang terbaik kepada NTB,” ungkapnya.
Ia menambahkan, MotoGP merupakan event yang dapat memicu bagi pembangunan destinasi, investasi, serta peningkatan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Karena itu, sinergi yang sudah terbangun dinilai sebagai momentum penting untuk membuat Mandalika memberikan dampak yang luas kepada masyarakat NTB.
“Ini tidak mudah, kita butuh waktu untuk menjadikan event ini establish international. Tapi sinergi kami dengan Pemprov, Pemda, semua ini sangat baik sekali. Jadi momentum ini harus digunakan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (ril)
Komentar