Mataram – Konflik kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai berpotensi merugikan partai, terutama di tengah posisi PPP yang saat ini tidak memiliki wakil di DPR RI akibat gagal melampaui parliamentary threshold (PT) pada Pemilu 2024 lalu.
Kondisi tersebut dinilai semestinya dapat mendorong PPP untuk memperkuat konsolidasi, bukan justru terjebak konflik internal.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid, menilai polemik antara Ketua DPW PPP NTB terpilih, Muzihir dan Sekretaris Wilayah sebelumnya, Mohammad Akri bukan sekadar persoalan daerah, melainkan imbas langsung dari konflik yang belum tuntas di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Konflik PPP saya lihat hanya soal komunikasi dan konsolidasi internal saja, terutama di DPP yang tersumbat, tidak sinkron antara ketua umum dan sekretaris jenderal sehingga berpotensi membuat gaduh di bawah,” ujarnya, pada Kamis, (5/2/2026).
Menurutnya, konflik ini datang pada momentum yang sangat tidak menguntungkan bagi PPP. Setelah gagal lolos ke Senayan, PPP seharusnya masuk fase konsolidasi total untuk menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029, bukan membiarkan energi partai habis untuk konflik internal.
Ihsan menegaskan, secara organisasi, SK DPP yang telah ditandatangani Ketua Umum seharusnya menjadi landasan final bagi konsolidasi di daerah.
“Mestinya SK yang dikeluarkan oleh DPP, apalagi jika sudah ditandatangani oleh ketua umum partai, harusnya SK tersebut sudah final dan wajib diikuti oleh semua kepengurusan di NTB,” katanya.
Namun, konflik muncul karena SK Muzihir sebagai Ketua DPW PPP NTB tidak ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PPP Taj Yasin, melainkan ditandatangani Ketua Umum bersama Wakil Sekretaris Jenderal. Kondisi ini, menurut Ihsan, mencerminkan belum solidnya kepemimpinan pusat PPP.
“SK yang ditandatangani oleh ketua umum untuk pengangkatan H. Muzihir sebagai ketua malah diklaim tidak diketahui oleh sekretaris jenderal. Padahal di partai lain realitas seperti ini jarang terjadi,” jelasnya.
Ihsan mengaitkan dinamika ini dengan sisa konflik pasca Muktamar PPP di Jakarta, yang sempat memunculkan dualisme kepemimpinan antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto. Dalam peta konflik tersebut, Muzihir berada di kubu Mardiono, sementara Akri berada di kubu Agus Suparmanto.
Situasi kemudian diperumit oleh memo Sekjen PPP Taj Yasin yang sebelumnya meminta penundaan Muswil dan penerbitan SK kepengurusan di daerah, sambil menunggu proses islah dan penyesuaian AD/ART pasca muktamar sesuai rekomendasi Kementerian Hukum.
“Kalau ini terjadi sekarang di PPP, saya perhatikan ini murni soal residu akibat konflik sebelumnya yang masih berefek hingga sekarang,” ungkapnya.
Menurut Ihsan, jika konflik ini dibiarkan berlarut, PPP berisiko kehilangan momentum untuk bangkit, terutama di daerah seperti NTB yang selama ini menjadi salah satu basis partai berlambang ka’bah itu.
“Jika dibiarkan, konflik ini akan merugikan dua belah pihak yang terus berkepanjangan dan akan semakin membuat PPP dirugikan secara kelembagaan ke depan,” tegasnya.
Karena itu, Ihsan menilai solusi sepenuhnya berada di tangan DPP PPP. Ia mendorong DPP untuk segera mengambil peran aktif untuk meredam konflik dan memulihkan soliditas internal partai. Bahkan jika bisa, juga harus mengaktifkan kembali dukungan di kalangan akar rumput.
“Material konfliknya dikeluarkan oleh DPP, maka DPP PPP harus serius mengatensi masalah ini dengan segera mengundang mereka berdua ke Jakarta, duduk bersama,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar konflik ini tidak diperluas ke ruang publik melalui saling tebar ancaman bahkan hingga mengerahkan massa, karena Ihsan menilai itu justru akan memperburuk citra PPP di mata pemilih.
“Dan jangan pula mengerahkan massa-massa yang pro dan kontra untuk demo ke kantor PPP NTB karena itu semua pasti merugikan PPP itu sendiri,” pungkasnya. (ril)
Komentar