Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran sekitar Rp128 miliar untuk mengakselerasi pelaksanaan program unggulan Desa Berdaya pada tahun 2026.
Anggaran tersebut dibagi ke dalam dua skema utama, yakni Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif, untuk penguatan ekonomi di tingkat desa hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan program Desa Berdaya Transformatif difokuskan untuk menyentuh 7.250 kepala keluarga miskin ekstrem yang tersebar di 106 desa.
“Ini sedang persiapan. Kami sedang pendataan, karena dari 7.250 KK yang akan kami sentuh itu, belum tentu semuanya layak untuk mendapatkan penambahan income,” ujar Nelly, Rabu (11/2/2026).
Saat ini, prosesnya tengah pada tahap verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat program ini. Nelly menjelaskan, hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
Dari ribuan KK tersebut, akan dipilih keluarga yang masih produktif dan memungkinkan untuk didampingi agar dapat mandiri secara ekonomi. Program ini tidak menyasar kelompok lansia miskin ekstrem.
“Karena tidak mungkin lansia diberikan pendampingan untuk penambahan income ya. Inilah yang sedang divalidasi oleh teman-teman tenaga pendamping di dinas desa,” jelasnya.
Sementara itu, untuk program Desa Berdaya Tematik, Pemprov NTB menyiapkan bantuan keuangan sebesar Rp300 juta per desa. Bantuan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.
“Kami akan panggil dulu kadesnya, nanti baru kemudian kami sosialisasikan. Kemungkinan kami akan eksekusi dulu di awal tahun ini, untuk yang tematik,” kata Nelly.
Ia menegaskan, kepala desa diwajibkan melakukan kajian sebelum mengajukan proposal agar penggunaan anggaran benar-benar relevan dengan kebutuhan desa, apakah untuk pengembangan pariwisata, ketahanan pangan, lingkungan, atau sektor lainnya.
Berbeda dengan skema tematik, Desa Berdaya Transformatif lebih menekankan pada pemberian modal untuk hal produktif kepada warga miskin ekstrem. Bantuan diberikan sesuai dengan mata pencaharian penerima manfaat dan disertai pendampingan usaha.
“Maka ayam kandang akan diberikan. Kalau dia butuh jala karena dia nelayan, mungkin jala, seperti itu,” ucapnya.
Secara keseluruhan, anggaran Rp128 miliar tersebut akan dialokasikan untuk sekitar 227 desa di NTB dan dilaksanakan secara bertahap. Pemprov NTB juga mendorong keterlibatan aktif organisasi perangkat daerah serta pemerintah kabupaten/kota agar program berjalan terintegrasi.
Nelly mencontohkan Desa Batu Mekar di Lombok Barat yang akan menerima bantuan Rp300 juta untuk pembangunan akses jalan agrobisnis. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk mendukung distribusi hasil pertanian, khususnya durian, yang selama ini terkendala kondisi jalan sempit dan menyebabkan kemacetan.
“Di sana terdapat hasil buah durian melimpah. Tetapi kondisi saat ini ternyata pasar duriannya pinggir jalan, bikin macet, jalannya kecil. Hal-hal seperti itu yang harus kami tata. Seperti itu harapan program ini,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemprov NTB juga telah melakukan verifikasi data penerima manfaat Desa Berdaya Transformatif secara bertahap. Pada tahap awal, program ini diimplementasikan di 40 desa dari total 106 desa miskin ekstrem, dengan sasaran lebih dari 7.250 KK.
“Nanti akan menyasar sekitar 19.000 jiwa yang akan didampingi secara intensif selama dua tahun. Ini yang masuk data miskin ekstrim masih pendataan,” pungkasnya.
Untuk program Desa Berdaya Tematik, Nelly menyebut pada prinsipnya sudah mulai berjalan. Namun, pemerintah masih menunggu umpan balik dari masing-masing kepala desa terkait rencana penggunaan anggaran agar pelaksanaan program benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan. (ril)
Komentar