Mataram – Anggota Komisi II DPRD NTB, yang membidangi urusan pertanian dan perdagangan, Hulaemi mendorong pemerintah NTB memberi jaminan ke petani Sembalun usai didapuk sebagai sentra atau lumbung bawang putih nasional.
Program ini diarahkan untuk mempercepat tercapainya swasembada bawang putih nasional, dimulai dari swasembada benih pada 2028 mendatang. Hal itu ditegaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke kawasan Sembalun, Lombok Timur, pada Senin, (9/12/2026)
Hulaemi menilai ada satu kunci utama agar target tersebut benar-benar tercapai, yakni harus ada jaminan penyerapan hasil panen petani dengan harga yang menguntungkan.
Menurutnya, keraguan petani untuk menanam bawang putih masih cukup tinggi. Salah satu penyebab utamanya adalah tidak adanya kepastian bahwa hasil panen mereka akan diserap seluruhnya oleh pemerintah atau pengepul dengan harga di atas biaya produksi.
“Kalau pemerintah siap menampung seluruh hasil panen petani dengan harga yang layak, saya yakin petani akan serentak menanam bawang putih,” ujarnya kepada WartaOne pada Jumat, (13/2/2026).
Sebagai seorang berlatar belakang pengusaha, Hulaemi menjelaskan saat ini sebagian petani memilih menanam komoditas lain, yang dianggap lebih aman dari sisi pemasaran. Ia mengingatkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan hasil panen bawang putih tidak seluruhnya terserap.
Petani kemudian terpaksa menjual ke pasar dengan harga yang harus bersaing dengan bawang putih impor, sehingga sering kali terjual dengan harga yang berada di bawah biaya produksi.
“Jangan setelah mau panen, petani ditinggal. Hanya beberapa oknum petani prioritas saja yang diserap oleh pemerintah. Nah yang tidak terserap ini terpaksa mereka jual ke pasar tradisional, yang harganya bersaing sama impor, kan mencret mereka,” tuturnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, kondisi tersebut membuat minat tanam belum maksimal, meskipun Sembalun memiliki potensi lahan dan iklim yang sangat mendukung untuk pengembangan bawang putih. Bahkan, menurutnya, luas tanam yang diklaim mencapai ratusan hektare belum sepenuhnya mencerminkan kondisi rill di lapangan.
“Sehingga di Sembalung itu bukan 100 persen, baru 50 persen yang tanam bawang putih. Kalau digombor-gomborkan itu sudah 400-an hektare itu saya tidak yakin. Belum sampai sana” ucapnya.
Karena itu, ia mendorong Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Timur untuk memastikan dua hal penting, yakni pembinaan kualitas benih dan jaminan serapan hasil panen.
Dengan jaminan tersebut, petani diyakini tidak lagi ragu dan dapat menanam secara serentak dalam skala besar. Sehingga target swasembada benih bisa tercapai terlebih dahulu, kemudian Sembalun sukses menjadi lumbung bawang putih nasional.
“Jadi kalau mau cepat, ya silahkan diberikan komitmen supaya petani itu dibina bibitnya dan dijaga, kemudian serapannya dijamin,” tegasnya.
Hulaemi juga menyinggung pentingnya pengendalian impor secara bertahap seiring meningkatnya produksi dalam negeri. Menurutnya, setelah produksi nasional benar-benar kuat dan terserap, barulah kebijakan impor disesuaikan agar tidak memukul harga di tingkat petani.
“Logikanya sederhana. Kalau produksi dalam negeri sudah mampu mencukupi, maka kran impor harus dikendalikan. Jangan sampai petani sudah semangat tanam, tapi harga jatuh karena bersaing dengan impor,” ungkap Dewan asal Lombok Timur itu.
Kendati demikian, ia menilai program menjadikan Sembalun sebagai sentra bawang putih nasional merupakan langkah strategis yang sangat baik. Namun tanpa kepastian pasar dan harga, program tersebut berisiko tidak berjalan optimal.
“Itu saja keinginan petani. Jadi kalau kira-kira tidak ada gambaran terserap, ya masih banyak yang ragu. Lebih baik mereka tanam komoditi lain yang mereka yakini mampu memasarkannya,” tandasnya. (ril)
Komentar