Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menggodok skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) asal NTB, melalui kerja sama dengan Bank NTB Syariah.
Alokasi anggaran untuk tahap pertama ini disiapkan sebesar Rp10 miliar, dengan potensi penambahan sesuai kebutuhan dan perkembangan program.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqon, menjelaskan bahwa calon PMI yang mengajukan KUR tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan pembiayaan yang mencakup biaya proses rekrutmen, biaya pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, pengurusan visa, paspor, hingga perizinan kerja.
“Tidak diberikan uang tunai, Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja,” katanya, Selasa (7/4/2026).
Saat ini, Pemprov bersama Bank NTB Syariah tengah mematangkan regulasinya, apakah itu nanti akan melalui surat edaran gubernur ataupun peraturan gubernur, sebelum program ini resmi diluncurkan.
Selain KUR, salah satu terobosan Pemprov NTB untuk PMI adalah pengembangan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang saat ini telah selesai dibuat dan siap untuk dilakukan uji coba pada pertengahan tahun ini.
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan, mulai dari informasi peluang kerja, proses rekrutmen, pelatihan, hingga penyaluran tenaga kerja.
Tidak hanya itu, Aidy juga menjelaskan bahwa SIK sudah dilengkapi fitur pengendalian dan pemantauan untuk meminimalisir keberangkatan PMI secara non-prosedural atau ilegal.
“Melalui sistem ini, kita berharap bisa menekan angka PMI non-prosedural, minimal bisa diminimalisir dengan pengendalian berbasis sistem,” tandanya. (ril)
Komentar