Mataram – Komisi Informasi (KI) NTB mulai mematangkan persiapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2026. Sebanyak 107 badan publik di Bumi Gora dipastikan masuk dalam penilaian tahun ini.
Ketua KI NTB, Sahnam mengatakan ratusan badan publik tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga vertikal, BUMD, sekolah, rumah sakit, pemerintah desa hingga PPID kabupaten/kota.
“Monev 2026 badan publik sebanyak 107, terdiri dari OPD 39, lembaga vertikal 19, BUMD, sekolah SMA-SMK, rumah sakit, desa dan PPID kabupaten/kota,” ujar Sahnam di kantornya, Senin (25/5/2026).
Lembaga vertikal yang masuk dalam monev keterbukaan informasi di antaranya kepolisian, kejaksaan, BPK, BPKP, BPOM, KPU hingga Bawaslu. Sementara dari sektor BUMD terdapat Bank NTB Syariah dan BPR NTB.
Dalam monev tahun ini, KI NTB akan menilai sejumlah indikator utama, mulai dari kualitas informasi publik, jenis informasi yang disediakan, pelayanan informasi, komitmen badan publik, sarana dan prasarana hingga aspek digitalisasi layanan informasi.
“Garis besar indikatornya meliputi kualitas informasi publik, pelayanan informasi, komitmen, sarana-prasarana dan digitalisasi,” katanya.
Hasil penilaian nantinya akan dibagi dalam empat kategori, yakni tidak informatif, menuju informatif, cukup informatif dan informatif.
Sahnam meminta seluruh badan publik yang masuk dalam penilaian segera menyiapkan instrumen dan dokumen pendukung sesuai indikator monev yang telah ditetapkan KI NTB.
“Semua badan publik yang masuk dalam monev 2026 diminta menyiapkan seluruh isian instrumen indikator monev,” tegasnya.
Menurut Sahnam, KI NTB tahun ini juga akan memberi perhatian lebih terhadap keterbukaan penggunaan anggaran publik, terutama pada proyek-proyek strategis dan sistem pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan lebih memotret pada keterbukaan dan manajemen keterbukaan informasi publik, termasuk penggunaan anggaran belanja terutama proyek-proyek strategis dan sistem informasi pelayanan masyarakat,” tandasnya. (ril)
Komentar