Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB periode 2025–2029, Selasa (10/6/2025). Acara digelar di Aula APJATI NTB dan mengusung tema ‘Kita Sukseskan Program Zero Cost Proses dan Penempatan PMI’.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa program Zero Cost bukan sekadar kebijakan internal organisasi, melainkan amanat Undang-Undang yang wajib dijalankan secara konsisten.
“Zero Cost ini bukan semata-mata kebijakan, tapi perintah Undang-Undang. Dan saya adalah wakil Panja Pemerintah saat menyusun undang-undang itu. Saya tahu betul isinya, termasuk segala kompromi di dalamnya,” ujarnya.
Iqbal juga menyampaikan harapan agar PMI asal NTB dapat menembus sektor pekerjaan yang lebih profesional, seperti industri dan manufaktur di Korea, Jepang, dan sebagian wilayah Malaysia. Meski demikian, ia mengakui keterbatasan sosial dan ekonomi masih menjadi hambatan besar.
“Banyak dari masyarakat kita hanya bisa masuk ke sektor low skill karena keterbatasan pendidikan, pengalaman, dan ekonomi. Tapi yang penting, proses migrasinya harus aman dan bermartabat,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan penempatan PMI tidak hanya diukur dari jenis pekerjaan, tetapi dari seberapa besar perlindungan dan manfaat ekonomi yang mereka dapatkan.
“Kita harus pastikan migrasi ini aman: saat berangkat, selama bekerja, dan ketika pulang. Mereka harus bisa membawa pulang remitansi yang menopang kehidupan pasca menjadi PMI,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP APJATI, Said Saleh Alwaini, mengapresiasi langkah progresif Pemerintah NTB dalam mendukung migrasi tenaga kerja yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Ia juga menekankan pentingnya integritas pengurus baru APJATI NTB.
“Saya titip kepada pengurus baru, jangan anggap ini sekadar struktur organisasi. Ini tanggung jawab sosial untuk melindungi PMI dari awal sampai kembali ke tanah air,” ucap Said.
Said juga memaparkan tiga fokus utama APJATI pusat saat ini: perluasan jaringan internasional, penguatan kemitraan dalam negeri, serta pengembangan sistem internal berbasis teknologi. Salah satu terobosannya adalah penggunaan Global Worker System (GWS) untuk memastikan transparansi data PMI secara digital dan akuntabel.
Dengan kepengurusan baru ini, APJATI NTB diharapkan dapat memperkuat perannya dalam menciptakan tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan pekerja.
Berikut susunan pengurus DPD APJATI NTB periode 2025–2029:
Ketua: H. Edy Sopyan, ST, Wakil Ketua: H. Johri, Sekretaris: Tamam, Wakil Sekretaris I: Akhmad Ridwan, Bendahara: Margasa Muda Siregar, Wakil Bendahara I: Ridwan Syamsun Sejerah.(adv)
Comment