Mataram – Pemerintah Provinsi NTB mencatat hanya 31 badan usaha milik desa (Bumdes) yang aktif melakukan usaha. Salah satu kendala yang dihadapi adalah lemahnya SDM di desa untuk melaksanakan program Bumdes di 1.017 desa di NTB.
“Dari 1.017 Bumdes di NTB hanya 31 Bumdes yang aktif,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil NTB Lalu Hamdi di Mataram, Kamis (17/7/2025).
Menurut Hamdi, program Desa Berdaya milik Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri akan mendorong seluruh desa untuk aktif melaksanakan kegiatan usaha di masing-masing Bumdes.
“Kenapa belum banyak yang aktif karena terkendala SDM di desa. Selain itu juga terkendala kemampuan mengelola usaha maka perlu ditingkatkan,” kata Hamdi.
Salah satu prioritas program Desa Berdaya adalah meningkatkan peningkatan progam Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu program ini menargetkan desa bebas kemiskinan ekstrem serta desa bebas sampah.
“Termasuk di dalamnya pengelolaan bumdes maju. Kita targetkan meningkat angka 31 100 persen setiap tahun,” ujarnya.
Berusaha cari untung bumdes ini milik desa. Aset milik desa. DD alokasi untuk kegiatan prioritas desa diarahkan ke Bumdes.
Hamdi mengatakan salah satu usaha yang perlu ditingkatkan melalui Bumdes dan Koperasi Desa Merah Puti untuk ketahanan pangan. Program ketahanan pangan ini bisa dilakukan di desa-desa yang mengandalkan sektor pertanian.
Dia memastikan kegiatan Bumdes dan Koperasi Desa Merah Putih tidak saling menjatuhkan. Kedua program ini diharapakan bisa saling mutualisme.
“Koperasi desa merah putih dapat juga membuka lapangan kerja. Kami pastikan juga kedua program ini tidak akan tumpang tindih melainkan akan saling menguntungkan. Karena Bumdes dikelola oleh desa dan koperasi desa dikelola oleh pengurus koperasi dari masyarakat setempat,” tandasnya.(adv)
Komentar