Mataram – Meski banyak dicari pembeli, sejumlah pedagang bendera di Kota Mataram memilih tidak menjual bendera bertema anime One Piece. Kekhawatiran akan potensi pelanggaran hukum membuat mereka enggan mengambil risiko, meski permintaan tinggi terutama menjelang HUT Kemerdekaan RI yang ke-80.
Maulana (45), warga Mataram yang sehari-hari berjualan atribut kemerdekaan di kawasan pusat kota mengaku beberapa orang sempat mencari bendera One Piece, namun ia menolak menjualnya karena merasa khawatir.
“Ada yang nyari kemarin (bendera One Piece), tapi barangnya ndak ada. Ndak berani kita. Ndak beraninya ya itu dah, takut ditangkap,” jelas Maulana kepada Warta Satu pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Ia mengungkapkan bahwa, penjualannya tahun ini mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Kalo yang dulu lumayan sih, kalo sekarang agak menurun, paling sekitar 3 jutaan ada dari Juli, kalo dulu udah nyampe 8 juta, jauh sekali menurunnya,” katanya.
Menurutnya, pembeli dari kalangan warga biasa relatif sedikit, dan lebih banyak berasal dari kalangan instansi atau perkantoran. “Biasa kantor-kantor, kalo warganya agak kurang,” ujarnya.
Hal serupa juga diungkapkan Fendi (35), warga Bandung yang saat ini berjualan bendera di Mataram, membenarkan bahwa ada permintaan terhadap bendera One Piece, namun ia menegaskan tak akan menjualnya.
“Ada yang nyari (bendera One Piece), cuman kita ndak jualan, nggak berani. Kita kan buat memeriahkan, bukan buat ribut-ribut gitu, kita kan di sini cari makan,” ujarnya.
Fendi mengakui pendapatan tahun ini menurun drastis. “Jauh (menurun), kalo dulu minimal dapat Rp 7 juta, sekarang ini baru dapat Rp 3 juta,” ujarnya.
Lebih jauh, Fendi berharap agar pemerintah setempat mengeluarkan himbauan kepada masyarakat agar memasang bendera merah putih atau atribut serupa untuk menyambut hari kemerdekaan RI ke-80. Hal tersebut dirasa Fendi akan memberikan dampak signifikan bagi para penjual bendera dan atribut kemerdekaan serupa.
“Kalo bisa ya pemerintah mengeluarkan himbauan untuk memasang bendera merah putih di rumah-rumah, gang, seperti di daerah lain itu,” tukasnya.
Saat dikonfirmasi terkait fenomena ini, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB, H Ruslan Abdul Gani, memilih irit komentar.
“Jangan kalo itu (terkait pengibaran bendera One Piece), kalo itu ndak usah kita komentari dulu lah,” ujarnya singkat.
Diketahui, fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece mencuat di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Bendera tersebut, yang identik dengan gambar tengkorak mengenakan topi jerami adalah simbol dari kelompok bajak laut fiktif dalam serial manga Jepang, dilaporkan sempat dikibarkan berdampingan dengan Bendera Merah Putih di beberapa lokasi.
Beberapa kasus bahkan memicu tindakan tegas dari aparat keamanan karena dianggap tidak sesuai dengan aturan pengibaran bendera resmi dan simbol negara.
Meskipun sebagian masyarakat menganggap pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk kreativitas atau ekspresi kegemaran terhadap budaya pop Jepang, namun pihak berwenang menilai hal tersebut berpotensi menyalahi aturan, terutama bila dikibarkan di ruang publik atau dalam konteks perayaan kenegaraan.
Ketakutan itulah yang kini dirasakan para pedagang atribut kemerdekaan di Mataram. Meskipun permintaan terhadap bendera One Piece ada, mereka lebih memilih tidak menjualnya untuk menghindari kemungkinan berurusan dengan hukum.(cw-ril).
Comment