Mataram – Pemerintah Provinsi NTB membentuk tim inventarisasi aset. Pembentukan tim inventarisasi tersebut dilakukan untuk penguatan tata kelola aset yang masih amburadul.
Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri menegaskan pendataan aset bagian dari komitmen bersama untuk memperbaiki pengelolaan aset daerah.
Selain itu bertujuan untuk memperkuat neraca pelaporan nilai aset, serta mencegah pengambilan aset oleh pihak luar.
“Pendataan ini sangat penting, baik untuk aset yang digunakan internal maupun yang dipinjam pakaikan ke eksternal. Jangan sampai ada aset yang tidak jelas siapa yang menggunakan, apalagi dikuasai tanpa hak,” tegas Dinda sapaan akrabnya saat memberi sambutan pada acara Pelepasan Tim Inventarisasi Aset di Aula Kantor BPKAD NTB, Kamis (7/8/2025).
Dinda juga menegaskan proses inventaris aset harus bersih dari kepentingan pribadi. Nantinya tim tersebut akan diisi oleh kalangan praktisi hukum yang paham terkait regulasi pendataan aset.
“Tim ini berasal dari perwakilan berbagai OPD dan didampingi praktisi hukum, untuk memastikan tidak ada kepentingan pribadi dalam pendataan. Ini bukan pekerjaan mudah,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Nursalim menyebut bahwa objek yang akan diinventarisasi mencakup seluruh jenis Barang Milik Daerah (BMD), baik aset tetap, aset bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, gedung, dan kendaraan.
“Ini kan ada kita punya aset, baik itu tanah, bangunan, gedung, kemudian mesin. Mesin itu ada kendaraan dan sebagainya kan, nah itu kita data kembali,” jelasnya.
Sementara waktu, pendapatan aset daerah hanya dilakukan di Pulau Lombok. Namun Nursalim berujar akan melakukan hal serupa di Pulau Sumbawa pada tahun berikutnya.
“Target kami, proses di Pulau Lombok selesai dalam dua bulan. Untuk Pulau Sumbawa, kegiatan serupa direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026,” ujarnya. (cw-Ril).
Comment