Mataram – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mempercepat proses realisasi program Sekolah Rakyat sebagaimana diarahkan pemerintah pusat. Program ini menjadi salah satu prioritas era kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo – Gibran).
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Yusron Hadi menjelaskan Gubernur NTB telah memberikan instruksi agar percepatan dilakukan di semua lini, mulai dari perekrutan siswa hingga penuntasan infrastruktur.
“Bapak Gubernur memberikan arahan-arahan untuk mempercepat seiring dengan proses rekrutmen yang tengah berjalan, dan di beberapa sudah beroperasi. Kita berharap program Sekolah Rakyat sebagaimana dihajatkan oleh pusat bisa on the track di NTB,” ujarnya setelah mengikuti rapat koordinasi terkait Sekolah Rakyat, bersama Gubernur dan Kepala Dinas Sosial NTB pada Kamis, (21/8/2025).
Menurut Yusron, tanpa kesiapan sarana infrastruktur, proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat tidak bisa berjalan optimal. “Ada beberapa tempat yang membutuhkan perhatian infrastrukturnya, supaya segera dituntaskan. Karena kalau infrastruktur belum tersedia, proses belajarnya tidak bisa berjalan,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih memaparkan proses rekrutmen calon siswa sudah berlangsung di sejumlah titik. Lokasi rintisan Sekolah Rakyat sementara yang tengah melakukan perekrutan adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Balai Latihan Kerja (BLK) Lenek, di Lombok Timur, dan SMPN 4 Sumbawa.
“Yang 1 C kita sedang proses perekrutan, yang ada di SKB Gunung Sari, untuk tingkatkan SD semua yang 1 C. Kemudian yang ada di BLK Lenek, Lombok Timur dan yang ada di SMPN 4 Sumbawa, ini sedang proses perekrutan semua,” ujarnya.
Nunung menjelaskan jumlah kuota yang disediakan di SKB Gunung Sari sebanyak 100 orang dengan 4 rombongan belajar (rombel). Kemudian di BLK Lenek, Lombok Timur juga 100 orang dengan 4 rombel, sementara di SMPN 4 Sumbawa, ada 75 orang dengan 3 rombel.
“Kuota yang di SKB Gunung Sari itu ada 100 orang, empat rombel. Kemudian yang di Lenek, Lombok Timur juga empat rombel, 100 orang. Sedangkan yang di Sumbawa itu ada tiga rombel, 75 orang. Jadi kita tinggal rapat koordinasi lagi seperti di Lombok Barat, di Sentra Paramita. Koordinasi terkait dengan penetapan casis,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Sentra Paramita NTB, Arif Rohman yang menjadi unit pelaksana teknis Kemensos RI menambahkan bahwa program ini diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo agar fokus pada jenjang pendidikan dasar. Hal ini bertujuan agar anak-anak memiliki pijakan kuat untuk melanjutkan ke jenjang SMP hingga SMA.
“Khusus untuk 1 C, Pak Prabowo maunya SD, karena SMA sudah, SMP sudah. Jadi dimulai dari SD supaya nanti lebih terukur, untuk bisa mendapatkan kesempatan sekolah SMP dan SMA. Kemungkinan launching tanggal 5 September di Gunung Sari, Lombok Barat, lalu di BLK Lombok Timur dan di Sumbawa,” tukasnya.
Lebih jauh, Arif menerangkan lokasi Sekolah Rakyat masih bersifat rintisan atau sementara. Pemerintah menyiapkan tahap lanjutan dengan lahan pengembangan sekitar 8,6 hektar. Namun, tidak semua kabupaten/kota di NTB telah siap dengan ketersediaan lahan.
“Sebenarnya setiap kabupaten/kota harus ada Sekolah Rakyat, cuma masalahnya ini masih rintisan setahun dulu. Untuk tahap dua tahun depan itu yang 8,6 hektar, cuman tidak semua kabupaten/kota memiliki lahan. Yang sudah di-approve itu di Bima, milik provinsi, dan Lombok Utara milik Pemkab. Yang lain masih dalam proses pengajuan,” pungkasnya. (cw-ril).
Comment