Mahasiswa Desak DPRD Setop Tambang Ilegal, Isvie: Kita Dukung Dikelola Koperasi

Mataram – Ratusan mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB mendesak agar DPRD NTB segera menghentikan praktik tambang emas ilegal di sejumlah wilayah di NTB.

Ketua BEM Unram Lalu Nazir Huda menegaskan bahwa tambang ilegal telah merugikan rakyat sekaligus negara. Ia mendesak DPRD untuk mengambil sikap tegas sekaligus menawarkan solusi berbasis regulasi.

“Kami Mendesak DPRD NTB untuk segara menghentikan tambang ilegal di seluruh wilayah yang terdampak di Nusa Tenggara Barat,” serunya saat membacakan tuntutan massa aksi.

Menanggapi itu, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menambahkan, bahwa persoalan tambang rakyat sudah mendapat perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pola koperasi akan menjadi jalan keluar agar rakyat bisa benar-benar merasakan hasil pertambangan.

“Insyaallah DPRD mengawal dengan baik, dan sekarang gubernur sudah mengeluarkan dan sudah diluncurkan koperasinya sebanyak 21 koperasi. Gubernur sudah menandatangani IPR dan menyerahkan keputusan itu kepada koperasi dimulai dari Sumbawa,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri menjelaskan sesuai Undang-Undang Minerba nomor
4 tahun 2009 yang telah beberapa kali direvisi, solusi dari praktik tambang ilegal sudah diatur, yakni melalui koperasi yang dimiliki langsung oleh rakyat.

“Solusinya ilegal mining itu adalah koperasi. Siapa pemilik koperasi? Pemilik lahan. Jadi yang bisa melakukan itu adalah pemilik lahan melalui koperasi, cari bapak angkat. Ini solusinya untuk tambang ilegal. Sehingga rakyat bisa melakukan tambangnya sendiri,” jelasnya.

Syamsul Fikri menyinggung bahwa praktik tambang ilegal salah satunya terjadi di Lantung, Sumbawa. Menurutnya, jika dibiarkan, negara tidak akan mendapat pemasukan, sementara kerusakan lingkungan terus terjadi. Karena itu, ia menekankan pentingnya mempercepat izin pertambangan rakyat.

“Sudah ada WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), setelah itu UPR (Usaha Pertambangan Rakyat), lalu IPR (Izin Pertambangan Rakyat). IPR harus diperdakan, dan itu bisa dilakukan dalam waktu dekat,” sebutnya.

Politisi Demokrat itu juga menolak praktik monopoli pada tambang yang selama ini dilakukan cukong dan konglomerat. Sebagai anggota Komisi IV yang membahas soal pertambangan, ia menegaskan akan mengawal koperasi tambang hingga betul-betul incomenya dirasakan oleh rakyat.

“Tidak boleh ada lagi monopoli tambang, harus untuk rakyat. Saya komisi IV tupoksi pertambangan, wajib hukumnya agar rakyat yang bermain,” ujarnya.(cw-ril).