Mataram – Kisruh internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca Muktamar X di Ancol, Jakarta beberapa waktu yang melahirkan dualisme kepengurusan yakni antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto, telah memasuki babak baru.
Setelah kedua kubu sama-sama mendaftarkan kepengurusannya ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Akan tetapi pada 2 Oktober, Kemenkum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP NTB, Muzihir menegaskan dengan terbitnya SK Kemenkum tersebut, tidak ada lagi isu dualisme kepemimpinan di tubuh PPP. Menurutnya, keputusan negara sudah jelas mengakui Mardiono sebagai ketua umum yang sah.
”Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari tadi sekitar jam 11 saya mendapatkan kiriman SK berupa video dan saya konfirmasi ulang ke Jakarta, benar fisiknya sudah diterima. Bahkan sudah disiarkan di Metro TV dan TV One tentang pidato Menteri Hukum yang mengesahkan Mardiono sebagai Ketua Umum PPP, bukan lagi Plt,” ujarnya kepada Wartawan pada Kamis, (2/10/2025).
Terkait dengan sikap kubu Agus Suparmanto bila nanti akan melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menyebutkan bahwa hal itu adalah hak bagi setiap warga negara. Yang terpenting kata Muzihir, SK dari Menkum itu bersifat final dan mengikat.
”PPP itu tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rumor berkembang soal dualisme. Ini sudah barang pasti. Persoalannya nanti kalau ada yang menggugat ke PTUN, itu urusan mereka. Yang jelas hari ini sudah final,” tegasnya.
Meski demikian, Muzihir mengakui masih ada enam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP di NTB yang membelot ke kubu Agus Suparmanto saat Muktamar. Enam DPC tersebut yakni Sumbawa Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu.
”Ada enam DPC (membelot), sudah deklarasi bersama Mardiono, sudah buat pernyataan bermaterai, tapi masih ke sana ke mari. Yang tetap tegak lurus mendukung Mardiono adalah Lombok Barat, Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Sumbawa,” ungkapnya.
Terkait sikap kepada DPC yang disebut membelot itu, Muzihir menyebut akan ada evaluasi dan sanksi tegas sesuai arahan DPP. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa akan mengganti kader yang tidak sejalan dengan arah kepemimpinannya.
”Saya akan evaluasi. Kalau tidak bisa dibina, ya dibinasakan. Partai ini harus tegas. Atas restu DPP, saya akan lakukan pembinaan. Kalau masih membelot, kita tindak,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Muzihir juga akan mengumpulkan semua DPC termasuk yang membelot ke kubu Agus. Hal itu dilakukan untuk konsolidasi internal partai guna memastikan tidak ada kader-kader yang melakukan manuver lagi kedepannya.
”Pasti saya akan kumpulkan dalam waktu dekat. Saya undang semua DPC termasuk yang membelot tadi. Saya ajak dia jangan lagi manuver-manuver. Mau diterima atau tidak ini kenyataan negara sudah mengakui. Ikut lagi di sana makin parah,” sebutnya.
Ke depan, terkait agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab), DPW PPP NTB masih menunggu petunjuk teknis dari DPP untuk menata kembali struktur partai.
Tak hanya itu, ia juga tidak menutup kemungkinan mengganti Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PPP NTB yang dinilai tidak sejalan dengan sikapnya mendukung Mardiono. Figur baru pun akan dicari yang sesuai dengan keinginan DPP.
”Kita tunggu petunjuk dari DPP. Muswil seperti apa muscab seperti apa. Saya melihat seperti itu. Seperti partai lain Itu tergantung DPP. Yang penting ini sudah selesai dulu,” pungkasnya.
”Sekwil pasti berganti. Pasti diganti versi Mardiono. Biar sudah ada. Banyak yang berpotensi Sekwil ini,” tukasnya. (cw-ril)
Comment