Mataram – Pemprov NTB terus memperluas jangkauan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis yang menyasar kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah di seluruh wilayah NTB.
Hingga 13 Oktober 2025, tercatat sudah 349 unit SPPG beroperasi di seluruh kabupaten/kota di NTB, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 1,041 juta jiwa atau sekitar 61,7 persen dari total target yang ditetapkan.
Ketua Satuan Tugas SPPG NTB, Ahsanul Khalik menjelaskan bahwa jumlah SPPG terbanyak saat ini berada di Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.
”Jumlah SPPG yang beroperasi di NTB sebanyak 349 unit. Terbanyak di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Jumlah sasaran yang menerima manfaat hingga 13 Oktober 2025 mencapai 1,041 juta jiwa atau sekitar 61,7 persen dari target,” ujarnya saat ditemui di posko Satgas SPPG pada Rabu, (15/10/2025).
Saat ini tambah Ahsanul, terdapat 252 dapur makanan bergizi gratis sedang dalam persiapan beroperasi. Sehingga Ia optimistis target pembangunan 623 unit SPPG di seluruh NTB dapat terpenuhi hingga akhir tahun 2025.
”Terkait itu, ada 252 yang sedang dalam proses persiapan. Sehingga kita berharap sampai akhir 2025 ini 623 SPPG yang memang ditargetkan di NTB bisa terpenuhi semua,” tambahnya.
Selain program utama, pemerintah juga tengah mengajukan pembangunan lebih dari 100 SPPG tambahan khusus untuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau kendaraan akibat kondisi geografis, seperti di kawasan Gili Tramena, wilayah perbukitan di Sekotong, serta beberapa daerah di Pulau Sumbawa.
”Pemerintah sedang mengajukan 100 lebih pembangunan SPPG untuk daerah-daerah terpencil. Daerah terpencil ini yang memang sulit dijangkau kendaraan, misalnya Gili Tramena, daerah di pinggiran Sekotong yang harus naik ke bukit, serta beberapa daerah di Pulau Sumbawa,” sebutnya.
Ahsanul Khalik yang juga Staff Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan itu menjelaskan, bahwa meskipun jumlah penerima manfaat di wilayah terpencil tidak terlalu banyak, rata-rata sekitar 41 orang per dapur, keberadaan SPPG tetap dibutuhkan agar tidak ada kelompok rentan yang terlewatkan dari program gizi seimbang tersebut.
”Walaupun nanti dia satu dapur hanya melayani 41 penerima manfaat, tetapi memang itu tidak bisa dipenuhi oleh SPPG yang murni,” ucapnya.
Untuk pembangunan SPPG di daerah terpencil, skema yang digunakan berbeda. Nantinya akan melibatkan mitra swasta, yayasan, maupun investor yang membangun dapur, dan kemudian Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyewa selama empat tahun ke depan. Pengelola dapur bisa berasal dari masyarakat setempat agar pemberdayaan ekonomi lokal juga berjalan.
”Untuk prosesnya nanti ada mitra atau yayasan atau perusahaan dan investor yang membangun dapurnya. Kemudian BGN akan menyewa empat tahun ke depan. Nanti yang mengelola dapurnya itu bisa bukan dari mitra yang membangun, tetapi dari masyarakat,” jelasnya.
Pembangunan SPPG di daerah terpencil dilakukan di luar target utama 623 unit yang akan dibangun di wilayah-wilayah mudah dijangkau. Pemerintah menilai langkah ini penting untuk memastikan pemenuhan gizi merata di seluruh pelosok NTB, terutama bagi kelompok yang selama ini sulit tersentuh layanan dasar.
”SPPG daerah terpencil ini di luar target 623 SPPG yang akan dibangun di NTB. Kalau 623 SPPG ini nanti kita lihat cukup mencakup daerah yang gampang terjangkau, maka jumlah tambahan di wilayah sulit akan menyesuaikan,” pungkasnya. (cw-ril)
Comment