Lombok Barat – Sebanyak 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Barat, tercatat belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), padahal sertifikat tersebut merupakan salah satu syarat utama operasional.
Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan, hal ini harus segera ditindaklanjuti dengan koordinasi lintas instansi agar tidak menimbulkan risiko terhadap keamanan pangan, terutama pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut LAZ, sejumlah SPPG diketahui tetap beroperasi meski belum mengantongi sertifikat tersebut. Ia menilai lemahnya koordinasi antarlembaga membuat pemerintah daerah sulit melakukan pengawasan secara optimal.
“Walaupun (SPPG) ini tidak punya sertifikat, masih tetap beroperasi. Karena kami tidak dilibatkan. Beroperasi dengan siapa? Izinnya dengan siapa? Kan kami enggak tahu. Giliran ada masalah baru kami tahu,” tegas LAZ, Senin (20/10/2025).
Ia menyebut telah meminta pemerintah pusat untuk melibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam proses kontrol dan verifikasi SPPG. Dengan demikian, pengawasan serta penerbitan izin SLHS bisa dilakukan secara terintegrasi dan sesuai standar kesehatan.
“Kami minta mekanismenya nanti melibatkan kami. Kalau ada syarat yang belum terpenuhi, tentu jangan beroperasi dulu,” ujarnya.
LAZ menekankan, kepemilikan SLHS menjadi bentuk tanggung jawab penyelenggara dalam menjamin kebersihan dan kelayakan penyajian makanan. Hal ini penting guna mencegah kasus keracunan makanan yang belakangan marak terjadi di sejumlah wilayah.
Selain soal izin, ia juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis (juknis) program MBG, termasuk soal manajemen waktu distribusi makanan.
“Kalau masak lebih awal, ya harus didistribusikan lebih awal juga. Itu untuk menjaga kualitas makanan agar tetap layak dikonsumsi,” kata LAZ.
Lebih lanjut, ia berharap program MBG tidak hanya berfokus pada aspek gizi anak sekolah, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal dengan melibatkan pelaku usaha, tenaga kerja, dan bahan baku dari wilayah setempat.
“MBG ini harus melibatkan lokal setempat, termasuk bahan baku dan pekerja. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, kita harus gerakkan ekonomi daerah dari berbagai sektor,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, memastikan seluruh SPPG saat ini sedang dalam proses pengurusan SLHS. Sertifikat tersebut nantinya akan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Barat.
“Semua masih dalam proses pengurusan karena banyak yang harus dilengkapi,” ungkap Erni.(buk)
Comment