Mataram – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan meski terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
”Jadi MBG itu tetap akan dilanjutkan, sebagai program prioritas Bapak Presiden. Soal pelaksanaannya nanti akan diperbaiki bahwa sekarang sedang digodok rancangan perubahan Perpres yang mengatur tentang pengelolaan dan pelaksanaan MBG dengan mungkin beberapa perubahan dalam polanya,” ujarnya kepada wartawan usai rapat sinkronisasi penyelenggaraan urusan pendidikan dasar, menengah, dan nonformal bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB, di Gedung Bank NTB Syariah, pada Selasa (21/10/2025).
Terkait dengan banyaknya siswa yang mengalami keracunan di sejumlah daerah usai menyantap hidangan MBG, Abdul Mu’ti menjelaskan pihaknya bersama Kementerian Kesehatan telah melakukan koordinasi untuk meningkatkan pengawasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelum makanan tersebut dibagikan.
”Kalau pencegahan kan sudah ada pembahasan di lintas kementerian termasuk dengan menteri kesehatan, jadi kami sekarang ada semacam posko kepekaan begitu, tapi juga ditingkatkan misalnya supervisi di dapur-dapur SPPG sebelum makanannya didistribusikan, sudah mulai ada pengetatan itu,” imbuhnya.
Kendati demikian, beberapa SPPG yang bermasalah telah diberhentikan beroperasi untuk sementara waktu, sampai dilakukan perbaikan dan evaluasi secara menyeluruh.
”Yang sudah bermasalah kan sementara di nonaktifkan dulu yang kemarin bermasalah itu, sampai nanti ada perbaikan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa meski program MBG mendapat sejumlah catatan negatif, hasil survei menunjukkan respon positif masyarakat terhadap program ini cukup tinggi.
”Yang penting sekali lagi ini prioritas Bapak Presiden dan responnya juga dari beberapa survei diantara program bapak Presiden yang diapresiasi masyarakat juga MBG,” tuturnya.
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program dengan perbaikan-perbaikan menyeluruh, termasuk revisi regulasi dan peningkatan standar pengawasan.
”Tetapi tidak berarti kemudian karena ada masalah itu program besar ini dihentikan, tetap terus dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sejak program ini diluncurkan awal 2025, kasus keracunan terus terjadi di sejumlah daerah. Menurut laporan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), lebih dari 4.000 siswa di seluruh Indonesia dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG selama delapan bulan pelaksanaan program.
Provinsi NTB menjadi salah satu wilayah yang cukup terdampak. Data mencatat bahwa dari April hingga September 2025, sebanyak 153 siswa di NTB mengalami keracunan makanan. Di Kabupaten Sumbawa, sekitar 130 siswa jatuh sakit usai mengonsumsi menu MBG pada 17 September 2025.(ril)
Comment