Mataram – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti menggagas ide pembentukan Dapur Sekolah atau School Kitchen sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Gagasan ini muncul sebagai respon atas berbagai persoalan dalam distribusi hidangan MBG, termasuk beberapa kasus keracunan siswa di sejumlah daerah.
Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa gagasan tersebut masih bersifat wacana dan belum menjadi keputusan resmi. Ia telah menyampaikan ide itu kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) , mengingat pelaksana teknis program MBG berada di bawah kewenangan lembaga tersebut.
”Kemungkinan, ini belum keputusan ya, saya udah sampaikan kepada pak kepala Badan gizi, karena kan pelaksanaannya bukan kami, pelaksananya badan gizi, beliau menyampaikan bagaimana dengan gagasan saya tentang school kitchen itu,” ujarnya kepada Wartawan saat kunjungan kerja ke Mataram, NTB pada Selasa (21/10/2025).
Abdul Mu’ti menyampaikan, menurut Kepala BGN, ide tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan, dengan catatan tertentu. Ia menyebutkan bahwa pelaksanaannya akan mempertimbangkan jumlah murid di sekolah serta standarisasi dapur yang akan digunakan.
”Beliau menyampaikan itu dimungkinkan sepanjang nanti pertama mungkin jumlah muridnya akan ditentukan, yang kedua tentu harus distandarisasi dapurnya,” katanya.
Ia menambahkan, apabila Dapur Sekolah telah memenuhi ketentuan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan program MBG, maka sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi penyelenggara program secara mandiri, berbasis persekolahan.
”Ketika nanti menurut sppg dan mbg dapurnya sudah memenuhi, kemungkinan ada peluang sekolah-sekolah itu menjadi penyelenggara mbg yang berbasis persekolahan,” bebernya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya sekolah percontohan, Abdul Mu’ti, menyatakan belum dapat memastikan. Namun, ia menyebut beberapa sekolah yang dinilai telah siap, terutama sekolah berbasis pesantren berasrama yang telah memiliki pengalaman mengelola makanan dalam jumlah besar.
”Itu belum tau, tapi ada beberapa sekolah yang memang sudah siap. Terutama misalnya sekolah yang berbasis asrama. Itu kan dia ada yang sudah punya diatas seribu, sudah punya pengalaman mengelola itu tinggal nanti diberikan supervisi kemudian ditentukan standarnya,” terangnya.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa, peran guru dan tenaga kependidikan telah dilibatkan dalam proses distribusi makanan MBG di setiap sekolah. Ia menyebut telah dikeluarkan surat edaran terkait hal tersebut, setiap guru dan tenaga kependidikan yang berkontribusi diberikan upah sebesar Rp100 ribu per hari.
”Kalau guru kan sudah, ada surat edaran baru untuk distribusi di sekolah itu, guru dan tenaga kependidikan itu bisa membantu distribusi dan diberikan honorarium 100 ribu per hari. Itu sudah ada surat edarannya,” tukasnya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan teknisnya bisa dipantau langsung di lapangan untuk melihat penerapannya. “Soal penerepan bisa dilihat di lapangan,” pungkasnya. (ril)
Comment