Mataram – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB menyoroti kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2026 yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan visi dan misi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda menyampaikan bahwa dalam dokumen visi-misi kepemimpinan Iqbal-Dinda, terdapat 10 program unggulan yang mencakup berbagai sektor pembangunan.
Program tersebut antara lain NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusi, NTB Agromaritim, NTB Pariwisata Berkualitas, E-Mania (Ekonomi Kreatif Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance, serta NTB Connected.
Namun berdasarkan catatan Fitra NTB, alokasi anggaran untuk sebagian besar program unggulan tersebut justru mengalami penurunan pada APBD 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Satu-satunya program yang mengalami peningkatan alokasi adalah Desa Berdaya.
“Keselarasan antara visi-misi dengan anggaran belum terlihat sepenuhnya. Hampir semua program turun, kecuali Desa Berdaya yang justru naik. Ini menunjukkan fokus pemerintah daerah lebih diarahkan ke program Desa Berdaya,” katanya dalam dokumen hasil analisis Fitra NTB yang dikutip pada Senin, (9/3/2026).
Fitra mencatat, pada 2026 anggaran program Desa Berdaya mencapai 2,41 persen dari total APBD NTB atau sekitar Rp134,96 miliar. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 0,11 persen dari total APBD.
Sebaliknya, sejumlah program lain mengalami penurunan alokasi anggaran. Program NTB Sehat dan Cerdas misalnya, turun dari 12,38 persen pada 2025 menjadi 8,95 persen pada 2026. Program NTB Inklusif juga turun dari 0,57 persen menjadi 0,37 persen. NTB Agromaritim berkurang dari 1,80 persen menjadi 1,76 persen.
Penurunan cukup besar juga terjadi pada program NTB Connected yang sebelumnya 9,02 persen menjadi 4,19 persen.
Sementara NTB Terampil dan Tangkas turun dari 1,22 persen menjadi 0,34 persen.
Menanggapi sorotan tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, tidak semua program prioritas membutuhkan pembiayaan langsung dari APBD. Menurutnya, sejumlah program dijalankan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemanfaatan sumber daya di luar anggaran daerah.
Ia mencontohkan program peningkatan produktivitas atau ketahanan pangan yang sebagian besar anggarannya berasal dari Kementerian Pertanian.
“Tidak semua program membutuhkan anggaran APBD. Misalnya untuk meningkatkan produktivitas pangan, kita memperjuangkan dukungan ke Menteri Pertanian. Sebagian besar anggarannya dari kementerian,” kata Iqbal pada Senin, (9/3/2026).
Ia juga menyebut kebijakan optimalisasi lahan (oplah) pertanian melalui revitalisasi jaringan irigasi yang sudah ada. Program tersebut menurutnya berhasil menyelesaikan optimalisasi lahan seluas 10.400 hektare pada 2025.
Iqbal juga menyinggung program NTB Connected yang menargetkan peningkatan konektivitas penerbangan. Menurutnya, pembukaan tujuh rute destinasi nasional baru berhasil dicapai dalam satu tahun tanpa menggunakan dana APBD.
Dalam waktu dekat, kata dia, NTB juga akan membuka dua destinasi penerbangan internasional baru, salah satunya menuju Darwin, Australia.
“Yang penting bukan berapa besar uang yang kita habiskan, tetapi apakah target programnya tercapai atau tidak,” tegasnya.
Iqbal menilai capaian tersebut justru menunjukkan bahwa sejumlah target program bisa dipercepat melalui kerja sama dan pemanfaatan sumber daya di luar APBD.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap memprioritaskan anggaran yang lebih besar untuk program Desa Berdaya. Program ini dinilai sebagai langkah strategis dalam penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di NTB.
“Untuk Desa Berdaya memang kita siapkan anggaran lebih besar karena ini berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan,” tutur Eks Dubes RI untuk Turki itu.
Ia menjelaskan bahwa skema program Desa Berdaya terdiri dari dua pendekatan, yakni intervensi di tingkat desa dan bantuan langsung kepada keluarga miskin ekstrem.
Untuk intervensi desa, alokasi anggaran maksimal mencapai Rp500 juta per desa. Sementara bantuan untuk keluarga miskin ekstrem diberikan sekitar Rp7 juta per kepala keluarga, dengan jumlah penerima berdasarkan data yang tercatat dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kemudian divalidasi oleh pemerintah daerah.
Ia mencontohkan, salah satu desa yang menjadi sasaran program di tahap pertama ini yakni di Kabupaten Bima, terdapat sekitar 250 keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem dan menjadi penerima bantuan dalam program tersebut.
“Misalnya ada yang di Bima kemarin 250 KK data miskin ekstremnya, jadi yang itu yang dapat, tinggal dikalikan 7 juta perKK,” tandasnya. (ril)
Komentar