Mataram – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal berencana melobi Kementerian Lingkungan Hidup agar NTB bisa masuk dalam program nasional waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik di Bumi Gora.
Program tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 34 titik fasilitas waste to energy di berbagai daerah Indonesia pada 2026, dengan total investasi mencapai Rp 58 triliun.
Iqbal mengaku langkah ini dinilai penting untuk menjawab persoalan sampah di NTB, meskipun secara teknis NTB belum memenuhi salah satu syarat utama proyek tersebut, yakni volume sampah di NTB belum mencapai seribu ton per hari.
“Yang masuk di dalam program yang 34 itu, daerah yang volume sampahnya mencapai seribu ton per hari. Nah sementara di TPA dan TPR kita tidak ada satupun yang mencapai 1000 ton per hari,” ujar Iqbal, Kamis (5/2/2026).
Meski belum memenuhi syarat minimal volume sampah harian, Iqbal menegaskan Pemprov NTB tetap akan berupaya agar NTB mendapat peluang dalam proyek strategis nasional tersebut.
“Kita terus berkomunikasi dengan Menteri LH untuk mendapatkan endorsement meskipun di bawah seribu ton bisa masuk ke West Energy ini,” katanya.
Iqbal menilai persoalan sampah di NTB tidak semata soal volume, melainkan sistem pengumpulan sampah yang belum optimal sehingga sampah tersebar dan tidak terkumpul di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Mungkin nanti kalau sistem koleksinya sudah bagus mungkin akan mencapai 1000 ton per hari,” tuturnya.
Sambil menunggu peluang masuk proyek waste to energy nasional itu, Pemprov NTB memfokuskan penanganan jangka menengah pada pengembangan TPA Kebon Kongok di Desa Suka Makmur, Lombok Barat, yang menjadi TPA regional untuk Kota Mataram dan Lombok Barat.
“Kita fokus ke TPA di Kebon Kongok yang insya Allah sudah bisa teratasi persoalannya sampai 2,5 tahun, sampai 3 tahun yang akan datang,” ungkapnya.
Ia memastikan, dengan perluasan dan pengembangan TPA Kebon Kongok, persoalan darurat sampah di Kota Mataram dan Lombok Barat dapat ditekan. Kemudian penguatan konsep reduce, reuse, recycle (3R) juga menjadi bagian dari strategi tersebut, termasuk penanganan sampah di kawasan pariwisata tiga Gili Lombok yakni Air, Meno, dan Trawangan.
“Kan itu bagian dari seluruh persoalan yang harus kita selesaikan. Sampah ini kan kewenangannya ada di Kabupaten Kota kecuali yang lintas-lintas ini tapi kami nanti sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat nanti kami akan koordinasikan Kabupaten Kota,” tegasnya.
Iqbal mengungkapkan, TPA Kebon Kongok saat ini juga mulai dilirik sejumlah investor asing yang tertarik mengembangkan teknologi pengolahan sampah. Namun hingga kini belum ada kesepakatan lanjutan ke tahap studi kelayakan.
“Investor sudah beberapa yang masuk tapi secara resmi belum ada yang melakukan feasibility study. Mereka baru menawarkan teknologinya. Pada prinsipnya kita sampaikan bahwa ada dua syarat,” tukasnya.
Ia mengatakan beberapa investor tersebut berasal dari Belanda, Australia, Turki, dan negara lain. Namun menurut Iqbal, hanya sedikit yang teknologinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan NTB.
“Ada banyak kok, tapi yang memenuhi syarat dengan teknologi bisa memakan semua jenis itu mungkin dua atau tiga investor saja. Yang lainnya itu pakai sistem harus memisahan hanya bisa mengolah yang organik,” Imbuhnya.
Mantan Dubes RI untuk Turki itu menegaskan dua syarat utama yang ditawarkan Pemprov NTB kepada investor. Pertama, Pemprov tidak akan menerapkan tipping fee atau memberikan bayaran tambahan. Kedua, teknologi yang digunakan harus mampu mengolah seluruh jenis sampah tanpa pemilahan.
“Jadi harus bisa mengkonsumsi semua jenis sampah karena yang paling sulit itu di pemisahan dan tipping fee,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah di Bogor, Senin (2/2/2026), menegaskan bahwa persoalan sampah telah menjadi masalah serius di banyak daerah.
Presiden Prabowo menyebut sejumlah tempat pembuangan akhir diperkirakan akan mengalami over kapasitas pada 2028, sehingga pengembangan teknologi waste to energy menjadi solusi strategis nasional untuk menjawab tantangan tersebut. (ril)
Komentar