Mataram – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, meminta pemerintah daerah tidak menaikkan pajak untuk mengatasi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan, langkah tersebut justru akan menempatkan rakyat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
Pilihannya adalah daerah aktif mengusulkan pembangunan melalui dana pusat, baik lewat Instruksi Presiden (Inpres) maupun Bantuan Presiden (Banpres),” ujar Jazilul saat kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Pendopo Gubernur NTB pada, Kamis (13/11/2025).
Menurut Jazilul, kebijakan fiskal nasional tahun ini mengalami penyesuaian besar, termasuk pengurangan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) ke seluruh daerah.
Di sisi lain, pemerintah pusat membuka ruang pendanaan baru melalui skema Inpres dan Banpres untuk memastikan pemerataan pembangunan di daerah.
“Ruang fiskal di pusat masih ada. Jadi daerah jangan terburu-buru menaikkan pajak, tapi jemput peluang anggaran dari pusat. Banyak kebutuhan seperti infrastruktur, irigasi, dan kesehatan yang bisa dibiayai lewat Inpres dan Banpres,” jelasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar pelaksanaan program yang dibiayai dari dana pusat bisa melibatkan perusahaan dan tenaga kerja lokal.
“Kita ingin uang pembangunan yang beredar di daerah dinikmati oleh masyarakat daerah sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut baik arahan Banggar DPR RI tersebut. Ia mengakui, pemangkasan TKD berdampak pada menurunnya besaran proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD.
“Sekarang DIPA kita kecil, jadi proyek infrastruktur tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, kami berharap sebagian proyek pusat bisa dikerjakan oleh kontraktor lokal agar ekonomi daerah tetap bergerak,” kata Iqbal.
Iqbal juga menekankan pentingnya pelibatan kontraktor lokal dalam proyek-proyek pusat seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Kampung Nelayan, agar roda ekonomi di daerah tetap bergerak.
“Kontraktor lokal kita banyak yang berkualitas, dan kalau dilibatkan akan berdampak besar bagi ekonomi daerah,” pungkasnya.(ril)
Komentar