Mataram – Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp 14 miliar untuk penyewaan 72 unit mobil listrik yang akan digunakan sebagai kendaraan operasional kepala organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun 2026. Kebijakan ini menuai sorotan lantaran nilai sewanya dinilai cukup besar.
Jika dibagi rata, anggaran tersebut setara sekitar Rp 194 juta lebih per unit untuk pertahun. Angka itu dinilai mendekati harga satu unit mobil baru di pasaran.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB, Yus Harudian Putra, mengatakan bahwa anggaran yang disiapkan untuk sewa mobil listrik berjumlah Rp 14 miliar.
Total kendaraan yang disewa tahun ini sebanyak 72 unit, terdiri dari 47 unit bertipe Sport Utility Vehicle (SUV) dan 25 unit jenis Multi Purpose Vehicle (MPV). Dengan merek JAECOO dan BYD.
“Biaya Rp 14 miliar itu murni biaya sewa. Total unit yang kita sewa tahun ini 72 unit, 47 setara SUV dan 25 unit setara MPV,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Minggu, (22/2/2026).
Ia menjelaskan, seluruh kendaraan yang disewa merupakan unit baru dengan nomor identifikasi kendaraan (VIN) produksi akhir 2025 dan 2026. Pengiriman dilakukan bertahap dari dealer di Jakarta dan biaya pengiriman ditanggung pihak perusahaan atau vendor.
“Semua unit baru sesuai persyaratan, VIN 2025 akhir dan VIN 2026. Dikirim dari dealer di Jakarta dan biaya pengiriman menjadi tanggung jawab mereka. Kita tinggal menerima di sini,” katanya.
Sejauh ini, 34 unit telah tiba di NTB dan sisanya akan datang secara bertahap hingga semua jumlah terpenuhi, yakni 72 unit pada Maret mendatang.
“Iya, saat ini sudah 34 unit yang tiba. Kedatangannya bertahap dan insyaallah Februari ini akan datang lagi, sehingga target kita tuntas pada Maret,” ucapnya.
Yus menuturkan, kendaraan yang telah tiba masih melalui proses pengecekan kesesuaian spesifikasi serta penyelesaian administrasi, termasuk pengurusan plat nomor kendaraan. Sebelum nantinya akan dibagikan ke setiap OPD.
“Sambil menunggu kedatangan unit lainnya, kami melakukan pengecekan spesifikasi dan melengkapi administrasi seperti pengurusan nomor polisi. Setelah semua administrasi tuntas, kendaraan akan segera didistribusikan ke OPD,” jelasnya.
Terkait besaran biaya sewa yang dinilai setara harga mobil baru, Yus mengatakan harga kendaraan listrik dengan spesifikasi yang disewa Pemprov NTB berada di atas angka tersebut.
Ia menjelaskan tipe yang disewa oleh Pemprov NTB yaitu jenis Sport Utility Vehicle (SUV) dengan kisaran harga sekitar Rp 250an juta. Kemudian jenis Multi Purpose Vehicle (MPV) itu disebutkan Yus seharga hampir Rp 300 juta, jika ingin membelinya di pasaran.
“Silakan dicek harga mobil listrik. Untuk tipe setara SUV yang kami gunakan, harganya sekitar Rp 250 jutaan. Sedangkan tipe MPV yang premium hampir Rp 300 juta,” katanya.
Menurut dia, keuntungan skema sewa ini adalah pemerintah hanya menanggung biaya sewa tahunan tanpa dibebani biaya perawatan dan pajak kendaraan.
“Kita hanya membayar sewa satu kali dalam setahun. Untuk perawatan dan pajak itu menjadi tanggung jawab vendor. Termasuk pengurusan pelat nomor kendaraan, perusahaan yang mengurus, jadi kami menerima sesuai SOP penyewaan,” tandasnya. (ril)
Komentar