Mataram – Sebanyak 30 orang bendahara dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemprov diberikan pelatihan transparansi dan profesionalisme anggaran. Pelatihan tersebut digelar sejak tanggal 11 hingga 15 Agustus di Wisma Tambora, Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) NTB.
Kepala BPSDMD NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengungkapkan saat ini masih banyak ASN bendahara lingkup Pemprov NTB yang belum memahami tata kelola keuangan daerah sebagaimana aturan yang berlaku. Hal itu menjadi dasar pelatihan untuk dilaksanakan.
“Tujuannya Untuk meningkatkan profesionalisme ASN. Karena ternyata setalah kita evaluasi, kita data, terlalu banyak ASN kita yang tidak mengalami pengembangan, seperti bendahara ini,” ujarnya pada Jum’at (15/8/2025).
Nelly menyebut, puluhan tahun para pengelola keuangan daerah tersebut tidak mendapatkan pelatihan atau bimbingan secara teknis. BPSDMD kemudian mencoba memberikan pemahaman terkait tata cara pengadaan barang dan jasa, juga materi tentang anti korupsi dari KPK.
“Hampir 10 tahun lebih mereka tidak tahu namanya bimtek atau penyegaran ya bahasanya. Nah ini kita coba sentuh sekarang, termasuk pengadaan barang dan jasa, kemudian anti korupsi dengan KPK itu coba kita segarkan kembali supaya ASN ini menyadari,” imbuhnya.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, Muhammad Husni menjelaskan pelatihan tersebut diikuti oleh 30 orang bendahara dari masing-masing OPD yang ada di Pemprov NTB .
“Pesertanya ini 30 orang yang bagian bendahara, kita tentukan satu-satu dari 30 OPD lingkup Pemprov NTB, biar proporsional, ini juga angkatan pertama,” sebutnya.
Dari pelatihan yang dilaksanakan selama lima hari itu, Husni berujar berkeinginan 30 orang peserta tersebut tidak hanya kompeten, namun juga memiliki integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam membuat laporan keuangan.
“Karena kita ingin bendahara -bendahara ini tidak hanya kompeten, tapi harus punya integritas, karena ini sangat menentukan, transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan daerah,” jelasnya.
Husni berharap, usai mengikuti pelatihan, para peserta dapat meningkatkan kompetensi secara teknis terkait pengelolaan keuangan daerah. Termasuk dapat memahami regulasi-regulasi yang mengatur tata kelola anggaran.
“Harapan kita dari pelatihan ini, kita ingin memastikan peserta ini meningkat pemahamannya tentang teknis pengelolaan keuangan. Termasuk juga kita harapkan terus mengupdate regulasi-regulasi terbaru, kemudian harus mampu menyampaikan laporan keuangan,” pungkasnya.(cw-ril).
Comment