Mataram – Badan Gizi Nasional (BGN) meminta setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan minimal 15 suplier atau pemasok bahan pangan.
Kebijakan ini dilakukan untuk mencegah praktik monopoli oleh satu pemasok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal di sekitar dapur MBG.
Juru Bicara BGN, Dian Fatwa, mengatakan pihaknya menemukan masih ada mitra dapur MBG yang hanya bergantung pada satu pemasok bahan pangan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dominasi bahkan monopoli dalam rantai pasok program MBG.
Karena itu, BGN akan memberikan peringatan kepada mitra dapur yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.
“Kita akan memberi surat peringatan kepada mitra yang hanya menggunakan satu supplier. Minimal harus 15 supplier. Tidak boleh ada dominasi atau monopoli dari satu supplier,” kata Dian saat berkunjung ke Mataram pada Jumat, (13/3/2026).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
BGN mendorong dapur MBG untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari koperasi, pelaku usaha kecil, hingga UMKM di sekitar wilayah operasional dapur.
“Kita ingin menggerakkan ekonomi lokal di sekitar dapur. Karena itu harus berhubungan dengan koperasi, pengusaha kecil, termasuk UMKM,” ujarnya.
Ia menambahkan, BGN juga mendorong kelompok ibu-ibu pelaku usaha kecil untuk terlibat sebagai pemasok bahan pangan bagi dapur MBG. Jika ada dapur yang menolak bekerja sama dengan pelaku UMKM, masyarakat diminta melaporkannya kepada BGN.
“Kami minta ibu-ibu UMKM bisa menjadi penyuplai dapur-dapur. Kalau ada dapur yang menolak, lapor kepada kami,” ungkapnya.
Dian menjelaskan, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan yayasan pendidikan sebagai pihak yang dapat menjadi mitra atau pengelola dapur MBG.
Menurutnya, Presiden ingin agar keuntungan dari pengelolaan dapur MBG tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga dapat memperkuat keberlanjutan lembaga pendidikan yang dikelola yayasan.
“Ceritanya Pak Prabowo melihat kalau mitranya PT atau CV, yang mendapat keuntungan hanya perusahaan saja. Artinya kita membiarkan yang kaya semakin kaya,” tuturnya.
Dengan melibatkan yayasan pendidikan, keuntungan dari pengelolaan dapur MBG diharapkan dapat kembali mendukung kegiatan pendidikan yang dijalankan yayasan tersebut.
“Yayasan ini kan menjalankan pendidikan. Jadi kalau mereka menjadi mitra, keuangannya bisa lebih mandiri dan sehat untuk menunjang operasional pendidikan,” kata Dian.
Namun demikian, BGN tetap melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dapur MBG. Pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi praktik penguasaan atau monopoli rantai pasok oleh pihak tertentu, termasuk jika pengelola dapur juga berperan sebagai pemasok bahan pangan.
“Kita pantau dan awasi. Jangan sampai mitra juga jadi yayasan, lalu juga jadi supplier. Kalau tidak dipagari, bisa semakin menambah kekayaannya sendiri,” tandasnya. (ril)
Komentar