Mataram – Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama bulan Ramadan. Pola distribusi akan disesuaikan dengan kondisi penerima manfaat di lapangan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan gizi anak sekolah atau penerima manfaat lainnya tetap terpenuhi dengan baik, sesuai dengan tujuan utama program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tersebut.
“Intinya sinergi bisa terjalin dengan baik, sehingga pelaksanaan program MBG bisa dirasakan oleh seluruh penerima manfaat. Capaian yang kita terima sangat signifikan,” ujar Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, usai rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTB dan pihak terkait di Gedung Bank NTB Syariah, pada Rabu (4/2/2026).
Terkait pelaksanaan MBG saat Ramadan, Dadang menegaskan tidak ada kendala berarti. Menurutnya, skema distribusi akan disesuaikan dengan kondisi mayoritas penerima manfaat. Bagi yang beragama Islam, akan dibagikan menu makanan kering, sehingga bisa dikonsumsi saat berbuka puasa.
“Ramadan tidak ada masalah, untuk mayoritas Islam itu nanti modelnya kering, yang non muslim seperti biasa,” tuturnya.
Kemudian menanggapi sejumlah insiden di daerah, termasuk laporan keracunan makanan, Dadang menyebut BGN tetap menerapkan mekanisme evaluasi terhadap setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bagi yang menjalankan program dengan baik akan diberikan imbalam, sementara yang mengalami masalah seperti keracunan dan sebagainya akan diberikan sanksi.
“Semua ada reward and punishment-nya. Yang bagus kita tingkatkan jadi lebih bagus, yang kurang bagus kita perbaiki,” jelasnya.
Kendati demikian, ia menambahkan bahwa dari sejumlah insiden di lapangan itu, akan dilakukan pembenahan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten/kota. Tujuannya untuk memperketat pengawasan dan memperbaiki segala hal yang kurang dalam pelaksanaannya di lapangan.
“Kita berikan kepada mitra untuk membenahi yang kurang bagus. Kita dengan Pak Gubernur dan jajarannya, ada satgas di provinsi hingga kabupaten kota, kita bersinergi untuk menyempurnakan yang kurang,” kata Dadang.
BGN juga menekankan perhatian khusus pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), meskipun pelaksanaan di daerah tersebut masih membutuhkan SPPG tambahan atau sarana pendukung lainnya.
“3T ini harus menjadi perhatian kita. Masyarakat terpencil ini, karena kita tahu di sana jumlah siswanya cuma 300-400, tetap harus kita perhatikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk mendukung percepatan dan penyempurnaan pelaksanaan MBG di NTB. Ia menyebut capaian NTB saat ini telah melampaui target awal, yakni 600 dapur MBG yang tersebar di kabupaten/kota.
“Ke depan kita akan mendukung upaya percepatannya dan NTB sudah melebihi target awal. Target awal 600, sekarang kita sudah 600 lebih dapurnya,” ujar Iqbal.
Menurutnya, fase pelaksanaan MBG di NTB saat ini memasuki tahap konsolidasi dan ekspansi. Konsolidasi dilakukan untuk memastikan standar operasional terpenuhi, sementara ekspansi diarahkan untuk menjangkau penerima manfaat yang belum terdata.
“Fasenya sekarang mengkonsolidasikan, memastikan praktik dan semua standar terpenuhi. Itulah fungsi pengawasan dan pemantauan. Kedua melakukan ekspansi, untuk melihat kalau ada warga yang belum terjangkau,” jelasnya.
Iqbal mengakui, dalam kunjungan ke beberapa wilayah di NTB, dirinya masih menemukan masyarakat yang belum menerima manfaat MBG meskipun secara data telah tercatat dan dinyatakan layak menerima makanan bergizi gratis tersebut.
“Saya sendiri ketika berjalan ke daerah masih ada yang belum terjangkau MBG ini,” katanya.
Kedepannya, mantan Dubes RI untuk Turki itu menegaskan, program MBG tidak hanya bertujuan mengatasi persoalan gizi, tetapi juga diarahkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Mengingat anggaran MBG yang fantastis digelontorkan oleh pemerintah pusat.
“Tujuan program ini sangat baik, menyelesaikan kekurangan gizi serta menggerakkan ekonomi lokal. Bayangkan ada Rp57 triliun dalam setahun,” pungkasnya. (ril)
Komentar