Mataram – Warga Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara 1 segera melakukan pengerukan sedimentasi daerah aliran sungai (DAS) Bendungan Pengga (hilir) serta sungai dari Dusun Kending Sampi (hulu) hingga Dusun Kangas.
Desakan tersebut disampaikan saat mendatangi Kantor DPRD NTB untuk mengikuti hearing bersama Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur, Selasa siang (27/1/2026). Hearing itu turut dihadiri Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman (PU Perkim) NTB, BBWS NT1, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.
Kepala Desa Kabul, Sahurim, menyampaikan bahwa sedimentasi aliran sungai dari Kending Sampi yang melewati Desa Kabul sepanjang sekitar 4,5 kilometer sempat meluap pada Rabu (14/1/2026). Akibatnya, delapan dusun terdampak banjir dan menyebabkan 337 kepala keluarga terendam.
“Kami meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk segera melakukan upaya penanganan cepat untuk pengerukan sedimentasi mulai dari sungai Kending Sampi, sungai Pampang sampai Kangas memperbaiki dam Pengga di dekat rumah warga,” tegas Sahurim saat hearing berlangsung di ruang Komisi IV DPRD NTB.
Menurut Sahurim, hampir setiap tahun Desa Kabul dilanda banjir. Khusus di wilayah hilir, sekitar 180 jiwa terdampak banjir akibat luapan Bendungan Pengga yang merupakan kiriman air dari hulu. Rumah warga di sekitar bendungan terendam akibat meluapnya air, diperparah oleh pendangkalan sungai dari Kending Sampi hingga Kangas.
“Jadi setiap tahun kami kebanjiran. Kami minta BBWS segera melakukan pengerukan sedimentasi sungai dan perbaikan Dam Pengga. Kalau bisa itu dikeruk dan tanggul,” ujarnya.
Warga lainnya, Falahudin, mengkritik lambannya penanganan banjir oleh BBWS NTB. Ia menyebut pihak desa telah berkali-kali mengirim surat permohonan pengerukan sungai dan Dam Pengga, namun hingga kini belum mendapatkan kejelasan.
“Nah pak Gubernur NTB waktu itu sudah mendatangi kami. Beliau meminta agar sedimentasi pasir dari sungai itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih dengan bersurat ke BBWS meminta rekomendasi, tapi belum ada respon sampai hari ini,” katanya.
Menurut Falah, material pasir hasil sedimentasi sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, permohonan pengerukan tidak bisa dilakukan karena belum adanya rekomendasi dari BBWS NTB.
“Kami sudah ke dinas ESDM meminta pasir batu dikeruk. Tapi tidak bisa dikeruk karena harus ada rekomendasi dari BBWS. Nah di sini masalahnya. Kalau itu tidak dikeruk, kalau hujan kami terendam lagi,” tegasnya.
Menanggapi keluhan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebenarnya telah mendapat instruksi langsung dari Gubernur NTB untuk melakukan penanganan cepat di Desa Kabul.
“Jadi Gubernur sudah turun ya. Jadi dia sudah meminta respon cepat di Desa Kabul. Kami juga meminta kepada BBWS pihak yang memiliki kewenangan, turun ke lapangan dan melakukan identifikasi. Mana yang perlu ditangani jangka pendek dan jangka panjang segera dilakukan,” tegas politisi Gerindra itu.
Sudirsah menilai kondisi banjir bandang yang dialami warga Desa Kabul membutuhkan penanganan mendesak, terutama terkait pendangkalan sungai akibat sedimentasi.
“Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan masyarakat cukup mendesak. Karena terjadi pendangkalan sedimentasi perlu diangkat segera,” katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco, mendesak BBWS NTB segera turun langsung ke lokasi. Ia menegaskan bahwa kewenangan penanganan Bendungan Pengga dan sungai berada di bawah BBWS NTB.
“Masyarakat kita ini menunggu kapan BBWS akan turun ke lokasi. Jadi kalau kita mengulur waktu, persoalan ini tidak selesai,” kata politikus PAN NTB itu.
Konco juga meminta dinas teknis lainnya, seperti PU Perkim dan BPBD NTB, segera melakukan penanganan sesuai kewenangannya di Desa Kabul.
“PU harus mengerjakan kewenangannya, BPBD juga harus melakukan kewenangannya di Desa Kabul. Tapi ini sudah jelas, persoalan ini kewenangan utamanya ada di BBWS NTB,” tukasnya.
Sementara dari sisi pejabat eksekutif, Sekretaris Dinas PU Perkim NTB, Ilham menjelaskan pihaknya telah mendapat perintah langsung dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, untuk menurunkan satu unit alat berat guna penanganan sementara. Namun, alat berat tersebut sebelumnya digunakan untuk membersihkan lumpur banjir di Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.
“Kami di sana 9 hari membersihkan lumpur. Setelah dari sana kami akan kirim alat berat ke Kabul. Tapi, waktu yang bersamaan ada longsor di Pusuk, Gunungsari Lombok Barat,” katanya.
Ilham menambahkan, hingga kini pengerukan lumpur dan pasir di Desa Kabul belum bisa dilakukan karena alat berat baru selesai digunakan untuk menangani longsor di jalur Pusuk Lestari.
“Jadi hari ini alat berat kami standby ya. Masalah pemanfaatan pasir oleh masyarakat di Kabul itu kami sudah menerima surat dari warga dan kami dengan ESDM intinya menunggu rekomendasi dari BBWS NTB,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air BBWS NTB, Lukman Nurzaman, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti surat rekomendasi pemanfaatan pasir yang menutupi sedimentasi Sungai Pampang.
“Kami akan segera proses surat rekomendasi pemanfaatan pasir. Mudahan sampai dua hari ini ada jawaban sesuai dengan prosedur,” ujar Lukman.
Ia juga memastikan petugas BBWS NTB akan turun langsung ke lokasi pada Rabu (28/1/2026) untuk mengecek kondisi sedimentasi Sungai Pampang dan Dam Bendungan Pengga.
“Besok kami akan turun cek. Tujuan kami untuk memastikan kondisi di sana. Kalau sudah final kami nanti akan turunkan alat berat ke sana,” ucapnya.
Lukman menepis anggapan lambannya penanganan banjir di Desa Kabul. Menurutnya, BBWS NTB telah menyusun jadwal penanganan, meski diakui terdapat keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Jadi kami tidak kesulitan ya. Selama ini kan ada penghematan anggaran untuk pengerukan sungai dialihkan ke swasembada pangan,” katanya.
Lukman menambahkan, banyaknya bencana banjir yang terjadi di NTB juga membutuhkan penanganan, terutama daerah-daerah yang terdampak parah.
“Seperti di Sekotong kan. Kami di sana sudah menurunkan alat berat ya. Jadi tidak ada kesulitan ya,” pungkasnya. (ril)
Komentar