Mataram – DPRD Kota Mataram menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Mataram. Anggota Fraksi Partai Gerindra, Komisi IV Herman, mengingatkan pemerintah kota agar tidak terlalu terfokus pada pembangunan infrastruktur sehingga mengabaikan pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.
“Kami mengingatkan Pemkot Mataram untuk tidak hanya fokus ke infrastruktur, jangan sampai mengakibatkan pemberdayaan masyarakat terabaikan,” kata Herman saat ditemui di Kantor DPRD Mataram, Senin (11/8/2025).
Menurutnya, peningkatan angka PHK harus diantisipasi sejak dini. Penciptaan lapangan kerja menjadi faktor krusial agar lonjakan angkatan kerja di Kota Mataram tidak berubah menjadi masalah besar di masa depan.
“Ketika tenaga kerja ini tidak diperhatikan, angkatan kerja tinggi, ini akan jadi masalah. Bakal jadi bom waktu nantinya,” tegasnya.
Herman juga menyoroti pesatnya pembangunan industri di Kota Mataram yang, seharusnya berjalan seiring dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal.
“Masifnya pembangunan industri di Kota Mataram harusnya sebanding dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Agar investasi itu juga berdampak bagi masyarakat Mataram,” ujar politikus Gerindra ini.
Ia mengingatkan bahwa kewajiban tersebut sudah diatur dalam peraturan daerah (Perda) terkait pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot Mataram diminta untuk memastikan implementasinya berjalan, bukan sekadar slogan.
“Di sana tertera, 60 persen tenaga kerja lokal harus diikut sertakan di industri di wilayah kota mataram. Jangan sampai hanya sebatas slogan, tapi harus ada realisasi nyata,” pungkasnya.(cw-buk).
Komentar