Mataram – Mutasi di Pemprov kali ini mengejutkan. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menurunkan jabatan atau demosi pada lima pejabat eselon II. Mereka yang awalnya menjadi kepala dinas, sekarang berubah menjadi kepala bidang.
Rotasi jabatan yang melibatkan 21 pejabat eselon II berlangsung Jumat sore, (9/1/2026) di Pendopo Gubernur.
Alasan lima pejabat ini harus turun jabatan karena dinilai gagal mengoptimalkan pelaksanaan program kerja, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Adapun lima pejabat eselon II yang mengalami penurunan jabatan yakni Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB, Khaerul Akbar yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Budidaya dan Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB. Kemudian Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Najamudin dimutasi menjadi Kepala Bidang pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB.
Selanjutnya, Kepala Dinas Perindustrian Nuryanti dimutasi menjadi Kepala Bidang di Dinas Perpustakaan dan Arsip NTB. Staf Ahli Gubernur NTB, Subhan Hasan ditugaskan sebagai Kepala Bidang di Dinas Sosial NTB. Sementara Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Muh. Taufik dimutasi menjadi Kepala Bidang di Dinas Perindustrian NTB.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) NTB, sekaligus menjabat juru bicara gubernur, yang baru dilantik pada momen mutasi itu, Ahsanul Khalik menjelaskan demosi tersebut merupakan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan secara menyeluruh selama kurang lebih 10 bulan terhadap pejabat eselon II dan eselon III.
“Terkait dengan demosi, tadi pak gubernur sudah mengatakan 10 bulan dilakukan evaluasi kinerja terhadap masing-masing personal eselon II dan juga eselon III, dan kemudian dilakukan pendalaman,” kata Ahsanul Khalik usai mutasi pejabat.
Ia menegaskan, faktor utama yang menjadi dasar demosi adalah kinerja yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kelima orang tersebut dinilai kurang mampu dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selama menjabat di bidangnya masing-masing.
“Ada yang paling mendasar kemudian dilakukan demosi adalah ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat, ketika kinerjanya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, maka kemudian ini menjadi yang paling utama,” katanya.
Ahsanul mencontohkan, terdapat program yang seharusnya sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada pertengahan tahun, namun tidak kunjung dieksekusi.
“Misalnya, ada program yang seharusnya masyarakat menerimanya pada bulan Juni Juli kemarin, tetapi sampai bulan September tidak dilakukan eksekusi, yang rugi kan masyarakat,” tuturnya.
Lantaran menurutnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
“Karena atas nama masyarakat bahwa pelayanan terhadap masyarakat dari pemerintah provinsi menjadi hal yang utama dari pak gubernur,” tegasnya.
Selain evaluasi kinerja, demosi tersebut juga telah melalui mekanisme administrasi dan mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kemudian evaluasi lainnya adalah dilakukan juga pada saat persetujuan teknis yang dikeluarkan oleh BKN, itu kan dilihat semua,” ucapnya
Meski demikian, Ahsanul menegaskan bahwa lima pejabat yang didemosi masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Mereka akan menjalani evaluasi berkala setiap tiga bulan dan menandatangani pakta integritas.
“Kepada yang demosi ini, diberikan kesempatan nanti setiap tiga bulan sekali pak gubernur akan melakukan evaluasi kinerja, ada fakta integritas yang akan ditandatangani,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila dalam kurun waktu satu tahun para pejabat tersebut mampu menunjukkan peningkatan kinerja dan komitmen yang baik, maka masih terbuka peluang untuk kembali mengikuti seleksi jabatan eselon II.
“Kalau memang bisa membuktikan kinerjanya dengan baik, maka dia akan ada peluang untuk mengikuti seleksi eselon II pada jabatan berikutnya,” lanjutnya.
Namun demikian, syarat utama dikatakan Ahsanul yang paling disorot oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal adalah komitmen dan loyalitas terhadap kepentingan masyarakat, bukan pada kepentingan personal ataupun kelompok tertentu saja.
“Tetapi yang paling utama adalah nampakkan komitmen kemudian loyalitas terhadap bagaimana kepentingan masyarakat bisa dilaksanakan pada jabatan sekarang yang dipangkunya,” pungkasnya. (ril)
Komentar