Mataram – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat konsolidasi penyelenggaraan dan pengawasan jasa konstruksi bersama seluruh Kepala Bidang Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota se-Pulau Lombok, pada Kamis (3/7/2025).
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR NTB, Khaerus Sobri. Dalam konsolidasi ini, para peserta membahas tugas dan fungsi masing-masing OPD sub sektor jasa konstruksi, sekaligus penerapan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
“Melalui rapat ini, kami bersepakat untuk menguatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengawasan dan penyelenggaraan jasa konstruksi,” ujar Khaerus Sobri melalui keterangan resminya.
Dalam rapat tersebut, terdapat tiga poin kesepakatan penting, yaitu:
- Pengaktifan SIPJAKI
Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yang dibangun Kementerian PUPR akan diaktifkan kembali oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SIPJAKI menjadi portal utama untuk input data penyelenggaraan jasa konstruksi, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan transparan. - Inisiasi MoU Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Provinsi akan menginisiasi Memorandum of Understanding (MoU) dan Surat Perjanjian Kerjasama terkait pembiayaan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional. - Penyusunan SOP Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi
Disepakati pula pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan usaha jasa konstruksi dan pelaksanaan pengawasan bersama. Hal ini mencakup tertib administrasi, tertib usaha, hingga tertib pemanfaatan jasa konstruksi di NTB.
Dengan konsolidasi ini, Dinas PUPR NTB optimistis pelayanan dan pengawasan jasa konstruksi ke depan akan semakin profesional, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas infrastruktur daerah.(cw-nop/ADV)
Comment