Dosen Teriak “Belum Merdeka” Gara-Gara Beasiswa S3 Ditahan

Mataram – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025, di saat bangsa menggaungkan semangat kemerdekaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, ribuan dosen di Indonesia justru merasa belum “merdeka” dalam mengembangkan keilmuannya. Biaya studi S3 yang tinggi dan kebijakan beasiswa yang dinilai tak berpihak membuat mimpi melanjutkan studi doktoral terasa semakin jauh.

Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menunjukkan, dari sekitar 303.000 dosen di Indonesia, hanya 25 persen yang telah bergelar doktor. Sementara data PDDikti mencatat jumlah dosen mencapai 335.000, dengan hanya 84.618 orang atau sekitar 25 persen yang berkualifikasi doktor, sisanya 75 persen masih bergelar magister.

Kondisi ini dinilai menjadi ancaman serius bagi kualitas riset, inovasi akademik, dan daya saing perguruan tinggi Indonesia di tingkat global. Kesenjangan mutu antar kampus di daerah dan kota besar pun semakin melebar.

Pada tahun ini, Kemdiktisaintek meluncurkan Program Doktor untuk Dosen Indonesia (PDDI) 2025 dengan target mencetak 5.000 dosen bergelar doktor. Program ini semula disambut antusias oleh ribuan dosen, terbukti dengan 6.768 pendaftar, di mana 4.993 di antaranya lolos seleksi administrasi.

Namun di tengah optimisme tersebut, banyak peserta mengaku kecewa. Proses seleksi dinilai tidak transparan, kriteria penilaian tidak jelas, dan jadwal beasiswa kerap tidak sinkron dengan kalender akademik kampus tujuan. Akibatnya, sejumlah dosen yang sudah mendaftar dan bahkan registrasi ulang di kampus terpaksa mengundurkan diri karena tidak mendapatkan kepastian pendanaan.

“Alih-alih memberi jalan, program ini justru mematahkan semangat. Banyak dosen rugi waktu, tenaga, bahkan uang, karena harus mempersiapkan diri berbulan-bulan, menyusun proposal, dan mengurus semua persyaratan, tapi akhirnya kandas di meja seleksi yang prosesnya tidak jelas,” ujar Ketua Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia (FKDSI) A. Herenal Daeng Toto dalam keterangannya, Jumat (15/8/2025).

Ia menegaskan bahwa hambatan ini bukan sekadar masalah individu, melainkan ancaman strategis bagi masa depan pendidikan tinggi nasional.

FKDSI menilai, jika permasalahan ini dibiarkan, akan timbul lima dampak serius: Keputusasaan dosen untuk melanjutkan studi S3. Tertundanya keberangkatan studi akibat ketidaksesuaian jadwal pengumuman beasiswa dengan kalender akademik dan hilangnya peluang kampus memiliki dosen bergelar doktor yang dibutuhkan untuk akreditasi dan mutu pembelajaran.

Selin itu, mahasiswa kehilangan kesempatan belajar dari dosen dengan kapasitas riset global dan terhambatnya pengembangan riset nasional yang berpotensi memberi solusi nyata bagi bangsa.

Tuntutan FKDSI kepada Pemerintah
Melalui pernyataannya, FKDSI mendesak Kemdiktisaintek untuk menyederhanakan proses seleksi dan fokus pada substansi keilmuan.

Dia juga mendesak untuk membuka transparansi penuh indikator penilaian, kuota, dan hasil seleksi serta menambah kuota beasiswa agar target 5.000 doktor benar-benar tercapai dan menyesuaikan jadwal beasiswa dengan kalender akademik kampus tujuan. Dia juga meminta agar pemerintah meningkatkan kualitas pewawancara agar proses seleksi lebih objektif dan akademis.

“Dosen adalah ujung tombak pendidikan tinggi. Menjelang Hari Kemerdekaan, saat seluruh bangsa bicara soal kemerdekaan, sudah seharusnya dosen juga merdeka mengembangkan ilmunya. Memberikan mereka akses luas untuk studi doktoral bukan hanya penghormatan, tapi investasi masa depan bangsa,” tegas Toto.

FKDSI mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, industri, hingga media, untuk bersama-sama mendukung pengembangan keilmuan dosen demi tercapainya pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing global.(cw-ril).