Mataram – Komisi I DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 15 calon Komisioner Komisi Informasi (KI) NTB, di gedung Sekretaris DPRD NTB, pada Senin, 26 Januari 2026.
Tahapan ini menjadi proses akhir seleksi sebelum ditetapkan lima orang komisioner KI NTB untuk masa jabatan lima tahun ke depan.
Ketua Komisi I DPRD NTB, Mohammad Akri, mengatakan proses seleksi berjalan dengan lancar dan kondusif. Seluruh peserta dinilai memiliki kualitas yang baik.
Akri menjelaskan, seleksi akan berlangsung secara bertahap yakni selama dua hari. Pada hari pertama ini, terdapat delapan peserta yang diuji, kemudian keesokan harinya akan dilanjutkan dengan peserta yang tersisa, yakni tujuh orang.
Hari pertama berlangsung sejak pagi hingga sore, setiap peserta diberikan waktu satu jam di dalam ruangan untuk menggali visi misi mereka.
“Alhamdulillah berjalan lancar, baik, bagus, semua bagus. Dari delapan orang hari ini, nanti tinggal tujuh besok, kan totalnya 15 orang,” ujarnya usai seleksi hari pertama usai pada Senin, (26/1/2026).
Dalam fit and proper test tersebut, Komisi I DPRD NTB menggali berbagai aspek, mulai dari pemahaman tentang Komisi Informasi, regulasi keterbukaan informasi publik, hingga visi dan gagasan para calon.
“Banyak hal yang digali, yang jelas tentang ke-KI-an, undang-undang, dan seterusnya,” jelasnya.
Akri menambahkan, seluruh peserta sebelumnya diminta menyusun makalah yang kemudian dipresentasikan di hadapan tim seleksi. Dari presentasi tersebut, pertanyaan-pertanyaan lanjutan dikembangkan untuk menguji kapasitas dan kompetensi calon komisioner.
“Saya suruh buat makalah, kemudian dipresentasikan. Dari situ muncul soal-soal yang kita sampaikan,” katanya.
Terkait penilaian, Akri menyebutkan aspek keterbukaan informasi menjadi salah satu poin penting, meski teknis penilaian menjadi kewenangan internal tim seleksi. Ia juga menegaskan proses seleksi dilakukan secara independen dan bebas dari intervensi.
“Pasti bebas dari titipan, insyaallah. Ini panggung ini yang kita nilai,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD NTB yang juga terlibat dalam seleksi, Ali Usman Ahim, menekankan pentingnya menjaga proses seleksi secara amanah. Ia mengatakan tidak ada insiden yang berarti selama pelaksanaan fit and proper test.
“Kita harus rawat secara amanah prosesnya. Tidak ada insiden, hanya dinamika biasa,” ujarnya.
Menanggapi anggapan bahwa proses seleksi terkesan tertutup, Ali Usman menjelaskan hal tersebut dilakukan demi menjaga konsentrasi peserta dan tim penguji. Ia mengatakan ada beberapa sesi dalam pelaksanaan fit and proper test yang memang harus tertutup.
“Ada waktu yang kita perlu fokus bertanya dan peserta fokus menjawab. Makanya tertutup, tapi untuk akses gambar silakan saja,” katanya.
Salah satu peserta seleksi, Yusron Saudi, mengaku tim seleksi dari Komisi I DPRD NTB cukup profesional selama proses fit and proper test berlangsung. Ia menilai proses ini berlangsung objektif dan dinilai secara komprehensif.
“Alhamdulillah semuanya berjalan sangat profesional. Semua dikupas, mulai dari visi misi, dikombinasikan dengan CV dan pengalaman. Saya melihat proses ini luar biasa dan cukup bagus,” tandas Yusron. (ril)
Komentar