Mataram – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk segera menyusun langkah mitigasi bencana. Hal itu menyusul meningkatnya intensitas hujan di akhir tahun 2025.
Selain itu, penegasan ini juga merespons status siaga hidrometeorologi yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik menyampaikan, DPRD saat ini tengah meninjau pokok pikiran (Pokir) dewan yang berkaitan dengan program penanggulangan dan pencegahan bencana, terutama perbaikan infrastruktur rawan banjir.
“Untuk tahun 2025 ini semua sudah terintegrasi lewat sistem. Terkait kebencanaan, kita masih menunggu regulasi daerah. Jika terjadi bencana besar, pos mayor sudah disiapkan,” ujar Malik, Rabu (5/11/2025).
Ia menekankan, DPRD tidak bisa mengalokasikan anggaran di luar skema yang telah ditetapkan. Karena itu, sinergi dengan Pemerintah Kota Mataram menjadi langkah paling realistis dalam eksekusi penanganan bencana.
“Kalau nanti ada program dari Pemkot yang sejalan dengan Pokir, kami bisa terlibat penuh. Intinya harus sejalan agar efektif,” jelasnya.
Sebelumnya, BPBD Kota Mataram menetapkan status siaga bencana berdasarkan laporan BMKG yang memproyeksikan peningkatan hujan dalam beberapa pekan ke depan.
Wali Kota juga telah menginstruksikan pembukaan posko siaga di tiap wilayah serta pengaktifan jalur komunikasi hingga tingkat RT untuk mempercepat penyampaian informasi peringatan dini.
Mitigasi ini menjadi perhatian serius mengingat banjir sebelumnya menimbulkan kerugian material dan mengganggu aktivitas masyarakat. BPBD menilai kesiapsiagaan kolektif harus berjalan tanpa menunggu kejadian besar terlebih dahulu. (buk)
Komentar