Mataram – Pembangunan Sekolah Rakyat di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi kendala ketersediaan lahan. Dari total kabupaten/kota di NTB, tercatat masih ada empat daerah yang belum memiliki lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang menjadi program prioritas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Kepala Dinas Sosial NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan hingga saat ini baru Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang lahannya sudah masuk tahap proses pembangunan.
“Baru di KLU yang ada di Pemenang yang sudah masuk proses pembangunan, yang lain belum,” ujar Masyhuri, pada Senin (2/2/2026).
Ia menjelaskan, secara keseluruhan terdapat enam daerah yang sudah menyiapkan lokasi, meski belum memasuki tahap konstruksi. Lokasi yang dinyatakan siap berada di Lombok Tengah (Setiling), Lombok Timur (Jerowaru tepatnya Pemongkong), Sumbawa (Badas), Dompu, Kabupaten Bima, serta Lombok Utara.
Sementara itu, empat daerah yang belum memiliki lahan adalah Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dan Kabupaten Lombok Barat.
“Kota belum lah, dua-duanya, Kota Mataram dan Kota Bima, karena memang sulit lahan di kota. Ini minimal butuh lima hektare. KSB juga belum kelihatan, sama Lombok Barat,” jelasnya.
Menurut Masyhuri, persyaratan untuk lahan Sekolah Rakyat memang cukup ketat. Selain luas minimal lima hektare, lahan juga harus memenuhi syarat legalitas, tidak bermasalah perizinan, serta kondisi fisik tanah yang landai.
“Tanah ini kan dicari yang bagus, landai, tidak boleh miring, tidak boleh lembah, karena nguruk-nguruknya tidak boleh. Jadi memang agak susah,” katanya.
Untuk progres pembangunan di KLU, Masyhuri menyebutkan masih pada tahap awal, yakni baru selesai tahap tender.
“Terakhir infonya tiga minggu yang lalu baru ada pemenang tender, belum ada groundbreaking,” ucapnya.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat di KLU direncanakan berdiri di atas lahan seluas lima hektare sehingga memungkinkan konsep pendidikan terpadu, yakni dari jenjang SD sampai SMP.
“Kalau yang ini lahannya lima hektare, jadi bisa dia integrasi,” imbuhnya.
Selain Sekolah Rakyat terpadu, NTB juga saat ini menjalankan Sekolah Rakyat transisi sebagai lokasi sementara demi keberlangsungan program prioritas pemerintah pusat ini. Lokasinya pun tersebar di beberapa wilayah. Kemudian polanya berbeda dengan sekolah reguler, lantaran bersifat adaptif terhadap kondisi siswa.
“Saat ini kan ada Sekolah Rakyat yang transisinya, yang SD dia SD, yang SMP dia SMP aja,” jelas Masyhuri.
Ia mencontohkan Sekolah Rakyat transisi di Gunungsari untuk jenjang SD, kemudian di Sentra Paramita Labuapi untuk SMP, Sumbawa dan Aikmel Lombok Timur untuk SD, serta di Kecamatan Sakra Lombok Timur untuk jenjang SMA.
Terkait penerimaan siswa, Masyhuri menyebut Sekolah Rakyat masih membuka peluang penambahan peserta didik, meski tahun ajaran telah berjalan. Lantaran setiap satuan pendidikan yang ada memiliki ketentuan jumlah siswa, sehingga apabila jumlah tersebut masih kurang, maka akan tetap dilakukan rekrutmen.
“Sekarang sedang jalan persekolahan, nanti dia bisa nerima kekurangan siswanya,” tukasnya.
Tak hanya itu, bagi anak yang masuk terlambat atau berusia di atas ketentuan, Sekolah Rakyat menerapkan pola percepatan tanpa mengurangi substansi pembelajaran.
“Dia dipercepat sehingga bisa langsung ujian di kelas enam dan segera masuk SMP. Tapi itu sekolah beneran, ditambah jamnya, bukan dilompat,” tegasnya.
Lebih jauh, Masyhuri menegaskan peran Pemerintah Provinsi NTB dalam program Sekolah Rakyat terbagi dalam dua tugas utama, yakni menyiapkan data peserta didik yang akan direkrut dan memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat.
“Tugas kita di provinsi itu ada dua, yang pertama menyiapkan data anak-anak yang akan diseleksi, yang kedua soal lahan,” tandasnya.
Sementara proses rekrutmen guru dan siswa sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial, dengan pemerintah daerah bertugas mendukung penyediaan data dan kesiapan lokasi. (ril)
Komentar