Mataram – Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomi Indonesia (PDSPA) tahun 2025 yang digelar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Menyoroti serius persoalan ketimpangan distribusi tenaga dokter spesialis di daerah-daerah.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB, Rohadi menyebut ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, khususnya spesialis patologi anatomi, masih jauh dari kebutuhan. Menurutnya kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah maupun organisasi profesi untuk melakukan kaderisasi dan penguatan kapasitas dokter muda.
”Diera disrupsi saat ini, banyak PR kita. Di antaranya bagaimana caranya kota-kota di NTB bisa diisi dokter patologi anatomi. Untuk itu memang kaderisasi dan penguatan harus kita perkuat. Itu modal kita dalam mengatasi maldistribusi sumber daya manusia,” ujarnya saat memberi sambutan pada Sabtu, (6/9/2025).
Selain soal distribusi dokter, Rohadi menyoroti masih terbatasnya sarana prasarana (sarpras) kesehatan di NTB. Ia mencontohkan, pemeriksaan Immunohistochemistry (IHC) di daerah masih harus dikirim ke Surabaya.
”PR kita juga bagaimana bidang teknisi, termasuk IHC, bisa diperkuat di NTB sehingga pelayanan lebih optimal. Selama ini IHC kita masih harus kirim ke dokter di Surabaya,” jelasnya.
Rohadi juga menegaskan pentingnya perjuangan soal remunerasi yang layak bagi tenaga medis. Menurutnya, banyak dokter yang bertugas di daerah menghadapi kesulitan karena fasilitas terbatas dan hanya bergantung pada satu rumah sakit daerah.
”Saya contohkan di NTB, teman-teman kita kasihan di daerah karena hanya ada satu RSUD. Kalau tidak ada remunerasi yang layak, mereka mau makan dari mana. Untuk itulah mari kita berjuang bersama,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri mengakui keterbatasan distribusi tenaga kesehatan spesialis. Saat ini, NTB hanya memiliki 12 dokter spesialis patologi anatomi yang sebagian besar masih terkonsentrasi di Kota Mataram.
”Kami punya 12 SDM spesialis patologi anatomi dan penyebarannya memang masih fokus di Kota Mataram. Jadi ada 42 rumah sakit di NTB, memang masih belum terisi Spesialis Patologi Anatomi (SPA) , tapi kuncinya harus dipersiapkan. Ini menjadi bagian penting kami untuk disampaikan kepada pimpinan dari sisi penganggaran,” terangnya.
Ia menambahkan, salah satu upaya yang sedang ditempuh Pemprov NTB adalah peningkatan status sejumlah rumah sakit agar mampu menarik dan menampung tenaga spesialis.
”Dalam rangka peningkatan aksesibiltas, salah satu program pemerintah provinsi adalah menaikkan status rumah sakit menuju tipe B. Tentunya aksesibilitas ini harus dibarengi dengan melengkapi sarpras dan SDM kesehatan,” tukasnya.
Sementara itu, terkait dengan pertemuan tahunan tersebut, Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Anatomi Indonesia (PDSPA), Diah Rini Handjari menegaskan forum itu bukan hanya ajang seremonial tahunan, melainkan forum penting bagi para dokter spesialis untuk memperbarui pengetahuan, memperkuat standar praktik, dan merespons tantangan medis modern.
”Pertemuan Ilmiah Tahunan PDSPA adalah arena pembaruan ilmiah, di mana dokter-dokter patologi anatomi berkumpul untuk memperbarui pengetahuan, berbagi praktik terbaik, dan memperkuat standar profesional,” ujar Diah sapaan karibnya.
Ia menambahkan, pertemuan ini juga berfungsi sebagai wadah untuk menyamakan persepsi dan standar praktik di seluruh daerah. Hal tersebut menjadi sangat relevan bagi NTB yang masih menghadapi keterbatasan jumlah dokter spesialis serta tantangan dari segi sarana prasarana rumah sakit.
”Kami ingin agar hasil dari pertemuan ini bisa diturunkan ke dalam langkah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (cw-ril)
Comment