Mataram – Anggota Komisi V DPR RI, yang membidangi urusan pembangunan dan infrastruktur, Mori Hanafi meninjau langsung kondisi Kantor DPRD NTB pasca ludes terbakar oleh demonstram pada 30 Agustus lalu. Mori didampingi oleh Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, Dades Prinandes bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Sadimin dan beberapa anggota DPRD NTB.
Mori menilai gedung parlemen itu hanya perlu dilakukan rehabilitasi. Namun, rehabnya akan menyesuaikan dengan kapasitas anggota dewan sekarang yakni 65 orang, mengingat gedung yang ludes terbakar itu masih kapasitas 55 orang.
”Kelihatannya kita akan rehab, tapi rehab ini tentunya nanti akan menyesuaikan dengan keadaan terkini, terkait juga dengan kapasitas, misal kemarin kapasitasnya kan untuk 55 anggota, sekarang ini kita tahu periode ini ada 65 anggota, jadi ini akan kita tambah,” ujarnya kepada Wartawan pada Sabtu, (13/9/2025).
Mori menjelaskan, kantor DPRD NTB yang dulu hanya bertahan di kekuatan gempa 6 skala richter, sehingga harus diperkuat lantaran mengikuti standar minimal mampu menahan gempa dengan kekuatan magnitudo 9 keatas.
”Untuk bangunan ini baru bertahan di 6 magnitudo, sementara standarnya di 9,8. Ini juga akan kita upayakan agar gedung ini tahan dengan gempa 9,8 richter,” jelasnya.
Terkait dengan usulan anggaran sebelumnya yakni Rp 200 miliar, Ketua DPW NasDem NTB itu berharap anggarannya tidak sefantastis itu. Tentu kata Mori, anggarannya akan menyesuaikan dengan kebutuhan.
”Mudah-mudahan anggarannya tidak sebesar itu, tentunya anggaran ini kan sesuai dengan kebutuhan, nanti mungkin juga diluar bangunan ini kita juga ada mabelernya,” ucapnya.
Kendati demikian, Mori berestimasi anggaran yang akan dihabiskan untuk rehabilitasi gedung parlemen itu akan menelan biaya Rp 100 miliar dengan pertimbangan kapasitas anggota dewan dan kekuatan menahan guncangan gempa.
”Kalau dihitungan saya ini kita estimasi masih di atas 100 (miliar), karena kita akan sesuaikan dengan jumlah anggota yang sekarang dan tahan gempa 9,8,” tukasnya.
Lebih jauh, untuk mempercepat mulainya proses pembangunan, Mori meminta agar proses administratif dipercepat.
”Dalam waktu dekat ini kita minta agar hal-hal yang terkait dengan administrasi, agar pemerintah pusat segera bisa lakukan pembangunan ini, harus disesuaikan juga dengan pemerintah provinsi,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, Dades Prinandes mengungkapkan gedung DPRD NTB ditargetkan rampung direhab pada tahun 2026. “Target rampungnya 2026 harapannya selesai,” sebutnya.
Terkait dengan konstruksi bangunan, Dedes menyebut akan menambah dinding beton untuk menguatkan pondasi bangunan. “Kalau melihat yang sekarang tentunya akan diperkuat, dengan menambah dinding beton untuk meningkatkan kapasitas gempa tadi,” sebutnya.
Ia juga menjelaskan alasan mengapa gedung DPRD NTB diputuskan untuk direhabilitasi, bukan bangun baru. Secara umum Dedes mengataj, gedung parlemen itu masuk kategori rusak sedang dan struktur bangunan dinilai masih kokoh.
”Dari asesmen awal, kerusakannya masih kategori sedang. Tidak sampai roboh, jadi masih bisa direhabilitasi,” ungkapnya.
Kendati begitu, Dedes memastikan salah satu bagian yang akan dibongkar dan dibangun ulang adalah lantai tiga, karena kerusakan yang terjadi cukup parah dan terlihat secara kasat mata.
”Untuk lantai tiga, ya, memang sudah terlihat jelas runtuh dan tidak bisa dipertahankan. Jadi akan dibongkar dan dibangun ulang nantinya,” ungkapnya. (cw-ril)
Comment