Mataram – DPRD NTB terpaksa menggelar Rapat Paripurna penyerahan KUA dan PPAS perubahan APBD 2025 di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur NTB. Hal itu setelah gedung utama para anggota wakil rakyat Udayana tersebut ludes terbakar oleh aksi demonstrasi pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menyebut momen ini mengingatkan saat para dewan berkantor berdampingan bersama Gubernur. Isvie pun menyampaikan trimakasih atas dukungan dari Gubernur untuk menunjang kinerja anggota dewan.
”Terima kasih kepada pak Gubernur yang telah memfasilitasi ruangan ini untuk rapat paripurna. Momen ini mengingatkan masa kejayaan DPRD NTB,” ujarnya saat sidang paripurna berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB pada Rabu, (3/9/2025).
Selain itu, untuk menunjang kerja-kerja DPRD selanjutnya, telah disiapkan 5 ruang untuk komisi. “Kita juga sudah ada 5 ruang komisi untuk DPRD yang disiapkan oleh pak Gubernur,” tambahnya.
Sementara itu pula, ruang untuk Sekretariat DPRD NTB tengah dipersiapkan untuk dilakukan uji kelayakan ujar Isvie. Nantinya akan dipergunakan untuk rapat Badan Anggaran, rapat Badan Musyawarah, dan rapat lainnya.
”Ruang sekretariat DPRD sedang dilakukan uji kelayakan untuk dipergunakan rapat Banggar, rapat Banmus, dan rapat yang lain,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi kinerja DPRD NTB yang tek mengendor meski kehilang kantor utama. Hal seperti ini ujar iqbal dapat menjadi spirit dalam pembangunan daerah.
”Kami mengungkapkan rasa terima kasih kepada DPRD NTB, meskipun dalam situasi seperti ini tetap berkonsentrasi menjalankan fungsi-fungsi legislasinya, ” ujarnya.
Tak hanya itu, momen ini dapat dijadikan harmonisasi komunikasi antara eksekutif dan legislatif sebut Iqbal. Mengingat, molornya pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beberapa waktu lalu membuat banyak pembahasan krusial menjadi tumpang tindih.
”Ini juga bagus sekalian mendekatkan antara eksekutif dengan legislatif, bangun komunikasi. Terutama waktunya sangat sempit kan karena mundurnya pembahasan RPJMD kemarin, membuat banyak pembahasan tumpang tindih jadi memang harus intensif sekali untuk melakukan komunikasi,” jelasnya.
Terkait opsi tempat lain untuk melaksanakan kegiatan DPRD NTB, Mantan Dubes RI untuk Turki itu menyebut yang terpenting adalah ketersediaan ruangan secara cepat dan biaya murah menjadi prioritas utama.
”Tentu banyak alternatif lain tapi fokus kita kan yang paling cepat dan murah, nggak pernah ada yang berbicara mengenai pakai hotel,” pungkasnya. (cw-ril)
Comment