Mataram – Polemik guarantee letter atau surat jaminan yang dikeluarkan oleh Bank NTB Syariah Hotel Merumatta sebagai penjamin agar memberikan layanan penginapan dalam gelaran event Motocross Grand Prix (MXGP) Lombok 2024, kini berbuntut panjang.
Bukan hanya Hotel Merumatta, sejumlah vendor lain juga diketahui belum menerima pembayaran dari pihak promotor, yakni PT Samota Enduro Gemilang (SEG), sehingga menimbulkan tanda tanya atas kejelasan surat jaminan tersebut.
Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Najamuddin Amy, enggan menanggapi lebih jauh terkait guarantee letter itu, ia menegaskan bahwa tugasnya saat ini adalah mengawal tata kelola Banda Usaha Milik Daerah (BUMD) itu ke depan, bukan mengomentari persoalan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.
”Pak Gubernur sudah bilang, kita catch up. Saya tugasnya itu diminta untuk mengawal BUMD ke depan, jadi bukan ke belakang,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa, (18/11/2025).
Saat ditanya apakah ada komitmen khusus terkait polemik guarantee letter tersebut, Najamuddin memilih diam.
”Yang lain aja, kalau itu (guarantee letter) no komen saya, mohon maaf,” katanya.
Ia menegaskan kembali bahwa persoalan-persoalan lama sudah ditangani oleh pihak yang ditunjuk. Najam memilih untuk fokus bekerja sesuai arahan dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
”Kita ini sedang membenahi BUMD ini ke depan, semuanya, kita sedang mengawal, dan kita sedang menyehatkan BUMD ke depan. Nah sedangkan yang ke belakang itu sudah ada yang hendel masing-masing,” sebutnya.
Ketika ditanya siapa yang menangani persoalan tersebut, Najamuddin menyebut tidak mengetahui secara detail.
”Nggak tahu saya, nanti sesuai dengan kebutuhannya. Saya tugasnya adalah sekarang ini mengawal BUMD semenjak saya menjadi Kepala Biro Ekonomi,” tambahnya.
Kendati demikian, Pemprov NTB berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola Bank NTB Syariah sebagai salah satu BUMD terbesar di daerah. Najam menyampaikan bahwa pihaknya mengikuti arahan Gubernur NTB, yakni memberikan penguatan dan penyehatan maksimal agar Bank plat merah tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
”Sesuai dengan arahan Pak gubernur bahwa kita harus mengawal dan menyehatkan seluruh BUMD kita supaya bisa memberikan pendapatan yang maksimal dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menitipkan pesan kepada jajaran direksi baru Bank NTB Syariah agar menjalankan dan mengedepankan tata kelola yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) secara maksimal.
”InsyaAllah direksi yang baru ini akan menjalankan apa yang menjadi arahan dari seluruh pemegang saham, yang ditentukan dari semenjak RUPS kemarin,” katanya.
Lebih jauh, Pemprov NTB juga saat ini tengah menunggu jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bersama Gubernur NTB. Najamuddin menyebutkan RUPS akan dilaksanakan maksimal pada bulan Desember mendatang.
”Kita sedang menunggu jadwalnya, mudah-mudahan di akhir bulan ini atau Desember sudah dilaksanakan,” pungkasnya. (ril)
Komentar